JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menyatakan bahwa program transformasi Makan Bergizi Gratis (MBG) 2.0 telah berhasil menghemat anggaran negara hingga Rp 44 triliun. Angka ini merupakan hasil dari pembenahan tata kelola yang berfokus pada peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran program.
Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, menyampaikan hal ini saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pematang Sulur 1, Kota Jambi, pada Jumat (20/11). Menurutnya, pengembalian anggaran tersebut dicapai melalui berbagai langkah strategis.
Langkah-langkah tersebut mencakup evaluasi kebutuhan anggaran yang lebih cermat, penyesuaian skema insentif bagi mitra pengelola SPPG, serta penarikan dana yang sebelumnya tertahan di rekening dapur yang belum beroperasi.
“Sejauh ini dengan memberlakukan MBG 2.0 itu kita telah bisa mengembalikan anggaran, pagu anggaran MBG itu totalnya sekitar Rp44 triliun kita kembalikan ke kas negara,” ujar Sudaryono, dalam keterangan tertulis, Jumat (20/11/2026).
Salah satu upaya efisiensi yang signifikan adalah penyesuaian skema insentif mitra SPPG. Insentif yang sebelumnya diberikan secara harian sebesar Rp 6 juta, tanpa mempertimbangkan jumlah makanan yang disalurkan, kini diubah menjadi Rp 2.000 per porsi makan. Komponen insentif lainnya yang sebelumnya lebih dari Rp 3.000 kini dibatasi maksimal Rp 3.000.
Penyesuaian ini, menurut Sudaryono, diperkirakan menghemat anggaran sekitar Rp 5,5 triliun hingga akhir masa sekolah pada Desember 2026. Selain itu, BGN juga berhasil menarik kembali dana sekitar Rp 480 miliar dari rekening dapur yang belum beroperasi, yang kemudian dikembalikan ke kas negara.
Sudaryono menegaskan bahwa pembenahan ini tidak bertujuan untuk menghilangkan kepastian usaha bagi mitra SPPG. Pemerintah tetap berkomitmen untuk memastikan mitra tidak mengalami kerugian, namun juga tidak memberikan ruang untuk keuntungan yang berlebihan.
“Negara menjamin tidak rugi, tapi tidak menjamin dia untung besar-besaran. Ini adalah kegiatan usaha atau investasi yang melaksanakan program pemerintah,” jelas Sudaryono.
Ia menambahkan, “Jadi kalau mau untung gede-gedean, ya harus bisnis swasta, tetapi risikonya juga besar.”
Lebih lanjut, penguatan akuntabilitas juga diwujudkan melalui kewajiban setiap dapur untuk menyerahkan Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH). Laporan ini merinci penggunaan uang, jenis belanja, lokasi pembelian, hingga besaran pengeluaran.
Mekanisme ini memungkinkan BGN untuk melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran dan mengidentifikasi potensi ketidakwajaran dalam pengeluaran. Sebagai contoh, jika anggaran yang seharusnya cukup untuk 10 hari habis dalam tujuh hari, BGN akan melakukan investigasi mendalam untuk mencari penyebabnya.
Sudaryono juga mengungkapkan bahwa berbagai kebijakan pembenahan tata kelola MBG ini telah mempertimbangkan masukan dari berbagai lembaga auditor dan aparat penegak hukum. Termasuk di antaranya adalah Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian.
“Segala sesuatu itu adalah bagian dari masukan beberapa pihak, termasuk masukan dari KPK, Kejaksaan, Kepolisian, BPKP maupun BPK. Kita mengarah ke arah perbaikan, walaupun belum sepenuhnya tertib semua, tetapi ini mengarah ke sana,” pungkasnya.
Komentar