BGN Siapkan Skema Khusus Biaya Operasional Dapur Makan Bergizi Gratis di Wilayah 3T

Badan Gizi Nasional (BGN) memverifikasi 3.400 lokasi perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menyiapkan aturan khusus untuk dapur di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

BGN Siapkan Skema Khusus Biaya Operasional Dapur Makan Bergizi Gratis di Wilayah 3T
Foto: Dok. BGN

Badan Gizi Nasional (BGN) sedang dalam proses verifikasi dan validasi terhadap kurang lebih 3.400 lokasi yang rencananya akan diperluas untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, BGN juga tengah merancang aturan khusus terkait biaya operasional dan pemberian insentif bagi dapur MBG yang berlokasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Kepala BGN, Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, menjelaskan bahwa perluasan program MBG ke daerah-daerah yang sulit dijangkau memerlukan persiapan yang lebih matang. Tujuannya adalah agar pelaksanaan program dapat berjalan secara berkelanjutan dan tidak menimbulkan permasalahan di masa mendatang.

“Totalnya dari mulai yang Indonesia Timur 480, Indonesia Tengah 980, termasuk yang terakhir ada 1.900 di Sumatera sama Jawa, totalnya sekitar 3.400 sekarang sudah masuk tahap verifikasi dan validasi,” ujar Mas Dar dalam keterangan tertulis pada Jumat (20/11/2026).

Proses verifikasi dan validasi ini bertujuan untuk memastikan kesiapan lokasi, mengidentifikasi kebutuhan para penerima manfaat, serta menilai kelayakan pelaksanaan program. BGN menekankan pentingnya kehati-hatian agar tidak terburu-buru mengaktifkan dapur tanpa mempertimbangkan kondisi geografis dan tantangan spesifik di setiap daerah.

Prioritas utama diberikan kepada wilayah 3T dan daerah dengan angka stunting tinggi karena kebutuhan mereka berbeda dibandingkan dengan wilayah perkotaan atau kawasan aglomerasi.

Diperkirakan, potensi jumlah Sekolah Penyelenggara Pangan Gizi (SPPG) yang akan diaktifkan di wilayah 3T secara nasional mencapai sekitar 3.000 hingga 5.000 unit. Khusus untuk wilayah Jambi, sembilan lokasi sedang menjalani proses verifikasi dan validasi sebagai bagian dari persiapan perluasan layanan di daerah 3T.

“Kita mau fokus utama kita adalah bagaimana yang membutuhkan, yang jauh-jauh dulu kita bereskan,” tegasnya.

Untuk mendukung upaya ini, BGN sedang menyusun petunjuk teknis pelaksanaan MBG yang spesifik untuk wilayah 3T. Aturan ini diperlukan karena skema operasional, pembiayaan, dan insentif bagi dapur di daerah terpencil tidak dapat disamakan dengan dapur di wilayah perkotaan.

Perbedaan jumlah penerima manfaat, jarak distribusi, kondisi geografis, serta biaya transportasi akan menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan kebijakan tersebut.

“SPPG di Kota Jambi sama Suku Anak Dalam harus berbeda. Karena penerima manfaatnya berbeda. Itu kita lagi siapkan aturan, harusnya prediksi saya minggu depan ini sudah selesai juknis 3T-nya,” ungkapnya.

Melalui kebijakan ini, pemerintah akan memberikan perlakuan khusus kepada dapur di wilayah dengan tingkat kesulitan geografis yang tinggi. Bentuk perlakuan khusus ini mencakup penyesuaian anggaran, pemberian insentif tambahan, hingga komponen biaya kemahalan.

Sementara itu, untuk daerah kepulauan dan wilayah terpencil seperti Papua, diperlukan skema yang berbeda agar mitra yang terlibat dalam pembangunan dapur memiliki kepastian dan jaminan dalam menjalankan program.

“Kalau untuk daerah 3T harus ada special treatment. Harganya, anggarannya, treatment-nya, insentifnya itu pasti akan berbeda,” tutupnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *