Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menegaskan bahwa setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat utama operasional. Penegasan ini merupakan bagian dari upaya penguatan pengawasan dan pembenahan standar keamanan pangan program tersebut.
Sudaryono menekankan bahwa keamanan pangan menjadi prioritas utama sebelum pemenuhan kebutuhan gizi bagi penerima manfaat dibahas. BGN berupaya memastikan seluruh makanan yang disalurkan aman dikonsumsi dan tidak menimbulkan gangguan kesehatan.
Penegasan ini disampaikan Sudaryono saat melakukan inspeksi mendadak di SPPG Pematang Sulur 1, Kota Jambi, pada Jumat (20/11). “Fokus paling utama sebelum kita bicara gizi adalah kita bicara terkait keamanan pangan. Tidak boleh lagi ada orang sakit perut karena makan MBG,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (20/11/2026).
Evaluasi terhadap sejumlah kasus gangguan kesehatan menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), terutama dalam pemilihan, penanganan, dan penyimpanan bahan baku, menjadi salah satu akar permasalahan. Sudaryono mencontohkan penggunaan bahan baku ayam yang sudah tidak layak dan kesalahan penyimpanan bahan pangan, seperti membiarkan bahan yang seharusnya di-freezer di ruang terbuka.
Untuk mengatasi hal tersebut, BGN memperkuat pengawasan dengan menambah tim pengawasan, pengawas chef, serta memberikan pelatihan bagi tenaga pengolah makanan di setiap dapur. Tujuannya adalah memastikan seluruh proses pengolahan makanan mengikuti standar yang telah ditetapkan.
Sudaryono menjelaskan BGN juga memperketat pengawasan terhadap pemenuhan sertifikasi higiene dan sanitasi. SPPG yang belum memiliki SLHS tidak diizinkan beroperasi hingga memenuhi persyaratan tersebut. “SLHS itu wajib hukumnya. Kalau tidak punya, tidak boleh beroperasi,” tegasnya.
BGN sebelumnya pernah menemukan dapur yang lingkungannya tidak memenuhi standar kelayakan, seperti bersebelahan dengan kandang kambing atau memiliki sarang burung walet di bagian atasnya. Sudaryono menyatakan kondisi seperti itu tidak dapat ditoleransi karena berpotensi mengganggu kebersihan dan keamanan proses pengolahan makanan.
Selain pengetatan sertifikasi, BGN meningkatkan fungsi pengawasan melalui tim asistensi yang turun langsung ke dapur untuk memastikan SOP berjalan sebagaimana mestinya. Sudaryono mengingatkan seluruh kepala SPPG dan pengelola dapur untuk tidak mengabaikan standar keamanan pangan, serta mendorong tenaga kerja dapur untuk berani melaporkan kondisi tempat kerja yang tidak memenuhi persyaratan.
“Kalau kerja di dapur yang tidak layak, lapor saya. Masa dapurnya di atasnya ada sarang burung walet, kemudian didiamkan saja? Itu tidak masuk akal,” pungkasnya.
Sudaryono menambahkan, pembenahan keamanan pangan merupakan bagian dari transformasi MBG 2.0. Langkah ini bertujuan memastikan makanan yang diterima masyarakat tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga aman dikonsumsi. BGN akan terus membangun kebiasaan kerja yang sesuai standar melalui pengawasan, pelatihan, dan penegakan ketentuan secara konsisten.
Komentar