BGN Fokuskan Makan Bergizi Gratis ke Daerah Terpencil dan Stunting Tinggi

Badan Gizi Nasional (BGN) memprioritaskan perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke wilayah terpencil, terluar, dan daerah dengan angka stunting tinggi.

BGN Fokuskan Makan Bergizi Gratis ke Daerah Terpencil dan Stunting Tinggi
Foto: BGN

Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan diprioritaskan untuk daerah terpencil, wilayah terluar, serta daerah dengan tingkat stunting yang tinggi. Kepala BGN, Sudaryono, menyatakan bahwa masih ada sejumlah wilayah yang belum terjangkau program ini dan memerlukan perhatian segera.

“Masih banyak daerah yang belum terjangkau oleh MBG dan ini menjadi prioritas bagi kami. Tadi sudah ada beberapa daftarnya. Kami akan cek dan kami akan segerakan, khususnya untuk daerah-daerah yang memang daerah yang jauh, daerah terluar, daerah terpencil, dan daerah-daerah dengan stunting yang tinggi dan tinggi sekali,” ujar Sudaryono dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, saat menghadiri pengukuhan pengurus DPD Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Jambi pada Kamis (19/11).

Sudaryono menekankan pentingnya pemerintah untuk memastikan pelaksanaan MBG tidak hanya terbatas di wilayah yang mudah diakses, tetapi juga menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan intervensi pemenuhan gizi.

Ia menegaskan bahwa BGN terus berupaya memperkuat tata kelola dan pengawasan dalam pelaksanaan program. Pembenahan ini bertujuan untuk memastikan penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan serta MBG berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut, Sudaryono menjelaskan bahwa sejumlah kebijakan pengawasan kini diperketat. Hal ini mencakup kewajiban pelaporan penggunaan dana harian, peningkatan pengawasan terhadap dapur-dapur produksi makanan, hingga pengembangan sistem kamera pengawas atau CCTV yang terpusat.

“Yang dulu mungkin pengawasan tidak begitu ketat, sekarang kita ketat. Akuntabilitas sekarang lebih diperjelas. Laporan penggunaan dana harian juga kita wajibkan. Kemudian dapur-dapur itu kemudian kita awasi. Sekarang lagi fokus untuk CCTV tersentral dan lain sebagainya,” paparnya.

Sudaryono menambahkan, berbagai pembenahan ini merupakan bagian dari penguatan tata kelola yang disebut sebagai MBG 2.0. Melalui langkah ini, BGN ingin memastikan masyarakat dapat melihat, mengawasi, dan mengontrol penggunaan anggaran negara dalam pelaksanaan program.

“Kita sampaikan namanya adalah MBG 2.0, perbaikan-perbaikan ini. Sehingga rakyat, uang rakyat APBN, pemilik APBN, pemilik anggaran ini merasa bahwa anggarannya bisa dilihat, bisa diawasi, bisa dikontrol, dan memastikan bahwa program ini berjalan dengan baik,” ucapnya.

Sudaryono mengungkapkan bahwa penguatan pengawasan dan pemerataan jangkauan merupakan bagian penting untuk memastikan program MBG memberikan manfaat yang optimal, baik dari sisi pemenuhan gizi maupun dampaknya terhadap masyarakat luas.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *