Program Makan Bergizi Gratis Dievaluasi, Sekolah Elite Tak Lagi Diprioritaskan

Badan Gizi Nasional (BGN) mengeluarkan 1.637 sekolah dari daftar penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena dianggap mampu secara ekonomi.

Program Makan Bergizi Gratis Dievaluasi, Sekolah Elite Tak Lagi Diprioritaskan
Foto: Dok. BGN

Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) telah menertibkan daftar penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara nasional. Sebanyak 1.637 sekolah yang dinilai memiliki kemampuan ekonomi memadai, termasuk sekolah dengan biaya pendidikan tinggi, tidak lagi menjadi prioritas dalam program ini. Langkah ini diambil demi memastikan bantuan lebih tepat sasaran kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.

Kepala BGN, Sudaryono, menjelaskan bahwa evaluasi ini dilakukan untuk menata kembali sasaran penerima manfaat agar anggaran negara dapat digunakan sesuai dengan tujuan program. “Se-Indonesia itu ada 1.637 yang kami exclude. Jadi dia tidak lagi sekolah menerima MBG,” ujar Sudaryono saat melakukan inspeksi mendadak di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat (20/11).

Sudaryono menambahkan bahwa sekolah-sekolah yang dikecualikan umumnya memiliki alasan seperti “sekolah elite, bayarnya mahal, terus kemudian sekolah itu mampu”. Ia menegaskan bahwa sekolah dengan kemampuan ekonomi lebih baik tidak seharusnya menjadi prioritas ketika masih ada kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan.

Evaluasi ini juga menyasar sekolah yang sebelumnya menerima MBG karena adanya kebutuhan operasional dapur. Sudaryono mengungkapkan bahwa pada tahap awal pelaksanaan program, salah satu persyaratan agar dapur dapat beroperasi adalah memiliki penerima manfaat. Hal ini dalam beberapa kasus membuat pengelola dapur berupaya menjangkau sekolah yang sebenarnya tidak termasuk kelompok prioritas.

“Dulu untuk sebuah dapur bisa beroperasi itu syaratnya harus punya penerima manfaat. Sehingga yang punya dapur ini memaksakan ke sekolah-sekolah itu untuk mau menerima MBG supaya dapurnya bisa buka. Tapi sekarang kita tertibkan semua,” jelas Sudaryono.

Selain itu, Sudaryono juga mengungkapkan bahwa terdapat sekolah yang secara sukarela menyatakan tidak membutuhkan MBG. Dalam kasus lain, BGN berkomunikasi langsung dengan pihak sekolah untuk melakukan evaluasi kelanjutan program.

BGN juga melakukan evaluasi terhadap dapur yang diduga memaksakan penyaluran MBG kepada sekolah tertentu. Sudaryono menyebutkan bahwa beberapa dapur yang terbukti melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan program telah mendapatkan tindakan tegas, termasuk penutupan. “Beberapa yang nakal-nakal kayak begitu sudah sebagian, kayaknya sudah beberapa saya tutup,” pungkasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *