Marak Perundungan Anak, DPR Berkomitmen Revisi UU Perlindungan Anak

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyoroti maraknya kasus perundungan anak fisik dan siber. Ia berjanji DPR segera merevisi UU Perlindungan Anak dan memperjuangkan anggaran tambahan.

Marak Perundungan Anak, DPR Berkomitmen Revisi UU Perlindungan Anak
Foto: Peringatan hari anak di DPR (Dwi/detikcom)

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyoroti meningkatnya kasus perundungan anak yang terjadi baik secara fisik maupun siber di Indonesia. Menanggapi fenomena ini, Dasco menyatakan komitmen DPR untuk segera memproses revisi Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pernyataan tersebut disampaikan Dasco dalam acara Peringatan Hari Anak Internasional yang diselenggarakan oleh ADK Movement di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Jumat (20/11/2026). Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah menteri kabinet Merah Putih, di antaranya Mendagri Tito Karnavian, Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi, Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Desa Yandri Susanto, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) Wihaji, Menkominfo Budi Arie Setiadi, serta Wakapolri Komjen Wahyu Hadiningrat.

“ADK movement hari ini temanya adalah ‘Bersama Melawan Kekerasan Anak’. Ini harus lebih dari sekadar kalimat pada spanduk. Tema ini menguji keberanian negara, apakah kita benar-benar hadir ketika seorang anak berteriak minta tolong,” ujar Dasco. Ia menambahkan, “Oleh karena itu kami dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berkomitmen untuk sesegera mungkin kami akan merevisi Undang-Undang Perlindungan Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak.”

Dasco menegaskan bahwa DPR akan mendukung penuh peningkatan anggaran yang diperlukan untuk perlindungan anak. Ia menyatakan kesiapan DPR untuk berjuang memprioritaskan hal tersebut, bahkan hingga kepada Presiden. “Dan kami akan fight, kami akan berjuang memperjuangkan aspirasi ini bahkan kepada Bapak Presiden untuk tambahan anggaran soal direktorat perlindungan ini,” ucap dia.

Lebih lanjut, Dasco menggarisbawahi bahwa kekerasan terhadap anak kini tidak hanya terbatas pada tindakan fisik. Perundungan juga marak terjadi melalui media sosial atau ruang siber. “Satu unggahan dapat disaksikan ribuan orang. Satu gambar dapat disalin berkali-kali. Luka psikologis anak berlangsung jauh setelah pelaku berhenti menekan tombol kirim. Dan kita tidak tahu sampai kapan luka di hati itu akan sembuh,” kata Dasco menggambarkan dampak perundungan siber.

Ia menekankan bahwa perundungan tidak boleh dianggap sebagai kenakalan biasa. Korban perundungan juga tidak seharusnya dipaksa untuk diam demi menjaga nama baik sekolah, keluarga, maupun lembaga. “Kekerasan di ruang siber bahkan terus bermutasi. Dan tadi juga inspirasi dari adik-adik bahkan juga meminta kita memperhatikan perundungan di ruang-ruang terbuka,” kata Dasco.

Menyikapi potensi perundungan di ruang publik, Dasco mengusulkan perlunya pemasangan CCTV di area-area yang sering didatangi anak-anak, seperti sekolah maupun ruang terbuka. Ia menilai perlu adanya sosialisasi kepada kepala daerah mengenai pentingnya pengawasan di ruang terbuka untuk mencegah perundungan anak. “Di mana di situ ada anak-anak, ada orang dewasa, dan memang perlu kita sosialisasikan kepada kepala-kepala daerah yang mempunyai ruang terbuka untuk memperhatikan atau kemudian untuk memasang CCTV-CCTV untuk pencegahan perundungan anak di ruang terbuka,” tambahnya.

Secara pribadi, Dasco mengungkapkan pengalamannya menghadapi isu perundungan yang melibatkan anaknya. Ia mengaku memahami perasaan mendalam orang tua yang anaknya menjadi korban perundungan di media sosial. “Ketika tadi saya mendengar ada pertanyaan siapa yang sudah pernah melihat bullying? Saya tadi ikut mengangkat tangan. Selain mendengar juga cerita-cerita atau kemudian kadang-kadang melihat dari jauh, ini juga dalam beberapa hari ini saya juga susah menghadapi pertanyaan dari anak saya,” kata Dasco.

Ia menambahkan bahwa dinamika politik terkadang juga merambah ke media sosial dan berujung pada perundungan terhadap anak-anak. “Tetapi kemudian dalam dinamika politik itu juga kemudian sudah merambah ke media sosial, mem-bully anak-anak,” imbuhnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *