Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi mengesahkan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Pengesahan ini merupakan puncak dari proses legislasi yang telah berlangsung selama 18 tahun.
Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani ini diselenggarakan di Gedung Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (19/11/2026). Turut hadir pula Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati dalam momen bersejarah tersebut.
“Seperti sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR bahwa RUU ini sudah 18 tahun ada di DPR dan sekarang, alhamdulillah, insyaallah pada hari ini kita akan putuskan dan sahkan jadi undang-undang,” ujar Puan Maharani, mengapresiasi selesainya pembahasan yang tanpa paksaan.
Undang-Undang Perampasan Aset ini membawa sejumlah pengaturan baru yang krusial. Berikut adalah 8 poin penting yang diatur dalam UU tersebut:
Perampasan Aset Pelaku Tanpa Putusan Hakim
Pasal 3 UU Perampasan Aset mengatur bahwa perampasan aset dapat dilakukan berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap pelaku tindak pidana, atau bahkan tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana.
Jenis Tindak Pidana yang Aset Pelakunya Bisa Dirampas Tanpa Vonis
Pasal 4 menjelaskan bahwa perampasan aset, baik dengan maupun tanpa putusan pidana, dapat dilakukan terhadap tindak pidana korupsi. Selain itu, UU ini juga mencakup tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi atau berdampak luas pada perekonomian masyarakat.
Jenis Aset yang Bisa Dirampas
Menurut Pasal 5, aset yang dapat dirampas meliputi aset hasil tindak pidana, termasuk yang telah dipindahtangankan atau dikonversikan, aset yang digunakan sebagai alat atau sarana melakukan tindak pidana, aset hasil temuan yang diketahui berasal dari tindak pidana, dan aset lain yang sah milik pelaku tindak pidana untuk membayar kerugian. Pengaturan khusus diterapkan untuk aset yang telah dialihkan menjadi fasilitas sosial, tempat ibadah, atau fasilitas umum, yang perampasannya tidak akan mengubah fungsinya.
Aset Pelaku Pidana yang Bisa Dirampas Tanpa Vonis
Pasal 6 merinci bahwa perampasan aset tanpa putusan pidana dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, pelaku yang tidak diketahui, atau pelaku yang tidak diketahui keberadaannya. Syarat tambahan untuk perampasan tanpa vonis adalah aset yang dirampas harus bernilai paling sedikit Rp 1.000.000.000.
Perampasan Aset Tanpa Vonis Tak Menghapus Pidana Pelaku
Pasal 7 menegaskan bahwa perampasan aset yang dilakukan tanpa berdasarkan putusan pidana tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.
Pembentukan Dua Badan Baru
Pasal 53 dan Pasal 61 mengatur pembentukan dua badan baru yang akan bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan perampasan aset. Pembentukan badan-badan ini akan dilaksanakan oleh Presiden.
Tidak Berlaku Surut
UU ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 72, hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang ini diberlakukan, sehingga tidak berlaku surut.
Mulai Berlaku 12 Bulan Setelah Diundangkan
Pasal 74 menetapkan bahwa Undang-Undang ini mulai berlaku dan dilaksanakan terhitung setelah 12 bulan sejak diundangkan, serta setelah terbentuknya badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1).
Komentar