UMP Jakarta 2027: Tenggat Waktu Jumat, Gubernur Harap Solusi Segera Terwujud

Gubernur DKI Jakarta memberikan batas waktu hingga Jumat untuk penyelesaian pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 yang masih alot antara buruh dan pengusaha.

UMP Jakarta 2027: Tenggat Waktu Jumat, Gubernur Harap Solusi Segera Terwujud
Foto: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Brigitta Belia/detikcom)

JAKARTA – Pembahasan mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta tahun 2027 masih menemui jalan buntu. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menetapkan batas waktu hingga Jumat mendatang agar seluruh pihak dapat mencapai kesepakatan.

Gubernur Anies menyampaikan harapannya agar pembahasan ini segera menemukan titik terang. “Saya memberikan batas waktu sampai dengan hari Jumat besok untuk segera diselesaikan. Kalau Jakarta segera bisa menyelesaikan dengan alfa berapa, kemudian ini menjadi keputusan, ini bisa menjadi role model dari daerah-daerah lain untuk penyelesaian UMP yang ada di daerahnya masing-masing,” ujar Anies di Balai Kota Jakarta pada Rabu (18/11/2026).

Menurut Anies, perbedaan pandangan antara unsur buruh dan pengusaha terkait nilai alfa menjadi penyebab alotnya negosiasi. Pembahasan UMP Jakarta 2027 saat ini masih berlangsung melalui mekanisme tripartit, yang melibatkan perwakilan buruh, pengusaha, dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

“Sekarang ini rapat UMP sedang berlangsung antara tripartit, yaitu buruh, kemudian pengusaha, dan Pemerintah DKI Jakarta. Tadi saya sudah mendapatkan laporan, masing-masing sekarang ini posisinya masih bertahan pada alfa yang diyakini masing-masing,” jelasnya.

Pemprov DKI Jakarta, kata Anies, mengambil posisi sebagai fasilitator utama dalam musyawarah antara kedua belah pihak. Ia sangat berharap agar kesepakatan dapat segera tercapai.

Anies menekankan pentingnya keputusan yang pasti terkait UMP Jakarta 2027 sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Ia meminta jajaran terkait untuk mempercepat proses penyelesaian pembahasan ini.

Proses pembahasan UMP ini dikoordinasikan oleh Asisten Keuangan dan Dinas Tenaga Kerja Pemprov DKI Jakarta. “Tetapi sekali lagi saya berharap, mudah-mudahan besok hari Jumat sudah ada solusi, sudah ada keputusan, dan Pemerintah DKI Jakarta sebagai mediator utama untuk pembahasan ini yang dikoordinasikan oleh Asisten Keuangan dan juga Dinas Tenaga Kerja, mudah-mudahan hari Jumat besok sudah bisa memberikan kepastian laporan kepada saya,” pungkasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *