DPRD DKI Desak Pemprov Tambah Armada Penanganan Banjir Jelang Musim Hujan

DPRD DKI Jakarta melalui Komisi D meminta Pemprov DKI menambah 5 pompa mobile dan 5 ekskavator untuk memperkuat mitigasi banjir.

DPRD DKI Desak Pemprov Tambah Armada Penanganan Banjir Jelang Musim Hujan
Yuke Yurike (Foto: Dok. Situs DPRD DKI Jakarta)

JAKARTA – Komisi D DPRD DKI Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menambah lima unit pompa mobile dan lima unit ekskavator. Penambahan armada ini dinilai krusial untuk memperkuat kapasitas penanganan banjir di Ibu Kota, terutama dalam mengantisipasi potensi genangan saat musim hujan.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Yuke Yurike, menekankan pentingnya kesiapan peralatan penanganan banjir jauh sebelum hujan dengan intensitas tinggi melanda. Menurutnya, kebutuhan alat untuk mendukung operasional Dinas Sumber Daya Air (SDA) masih cukup signifikan.

“Penambahan Kendaraan Dinas Operasional-Khusus (KDO-K) untuk pengendalian banjir di wilayah berupa 5 unit pompa mobile dan 5 unit excavator,” ujar Yuke di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Ia meminta Dinas SDA DKI Jakarta untuk memastikan seluruh peralatan pengendali banjir dalam kondisi siap pakai, khususnya yang ditempatkan di area rawan genangan.

“Kami menyoroti anggaran untuk persiapan armada ataupun alat-alat untuk mengantisipasi banjir, seperti pompa besar, pompa mobile, serta alat berat untuk pengerukan kali,” tuturnya.

Komisi D juga telah meminta data rinci mengenai jumlah dan kondisi seluruh peralatan milik Dinas SDA, mencakup pompa stasioner, pompa bergerak, hingga berbagai jenis alat berat.

Data tersebut bertujuan untuk memverifikasi jumlah peralatan yang berfungsi optimal serta mengidentifikasi unit-unit yang memerlukan perbaikan atau penggantian.

“Kami meminta daftarnya. Kami juga menanyakan berapa yang berfungsi dan berapa yang tidak,” jelasnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas SDA, tercatat ada sekitar 260 unit pompa apung, dengan sekitar 14 unit di antaranya sedang dalam proses perbaikan. Selain itu, beberapa peralatan tambahan dinilai perlu untuk meningkatkan efektivitas pengendalian banjir.

“Kalau nanti anggarannya sedikit lebih longgar, tentu ini perlu kita perhatikan,” ungkapnya.

Yuke menambahkan, terjadi penurunan alokasi anggaran untuk Dinas SDA dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program-program prioritas.

Oleh karena itu, Komisi D mendorong Dinas SDA untuk tetap memprioritaskan penyusunan dokumen perencanaan yang matang untuk proyek normalisasi sungai, penataan kali, dan pembangunan saluran air yang belum terealisasi pada tahun 2027.

“Jadi pada 2028 bisa kita usulkan. Baik melalui single year maupun multiyears,” imbuhnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *