Anggota DPRD DKI Jakarta mengusulkan kenaikan signifikan pada denda bagi operator atau pengelola parkir tanpa izin, yaitu hingga mencapai Rp 500 juta. Usulan ini diajukan dengan tujuan utama untuk memberikan efek jera yang lebih kuat serta mencegah praktik pengelolaan parkir liar yang masih marak terjadi di wilayah Jakarta.
Ahmad Lukman Jupiter, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta, berpendapat bahwa denda sebesar Rp 50 juta yang selama ini diterapkan kepada sejumlah pengelola parkir bermasalah belum cukup efektif memberikan efek jera.
Menurut Jupiter, sanksi yang terlalu ringan berpotensi membuat para pelanggar menganggap denda tersebut hanya sebagai konsekuensi biasa dalam menjalankan bisnis mereka. Hal ini dikhawatirkan akan membuat praktik pengelolaan parkir tanpa izin terus berulang di kemudian hari.
“Kalau dendanya hanya Rp 50 juta, tata kelola perparkiran tidak akan banyak berubah. Karena itu, kami merekomendasikan sanksi hingga Rp 500 juta,” ujar Jupiter dalam sebuah keterangan resmi, Rabu (18/11/2026).
Jupiter, yang juga merupakan Anggota Komisi B dari Fraksi Nasdem, menekankan bahwa peningkatan sanksi ini sangat diperlukan agar para operator parkir lebih patuh terhadap ketentuan perizinan yang berlaku. Ia juga meminta para pengelola untuk tidak mengabaikan aturan yang sudah ditetapkan.
Lebih lanjut, Jupiter mencontohkan penerapan sanksi tegas di Singapura terhadap berbagai pelanggaran ketertiban di ruang publik. Menurutnya, pendekatan yang diterapkan di negara tersebut bisa menjadi bahan pembelajaran berharga bagi Jakarta dalam upaya memperkuat penegakan aturan terkait perparkiran.
“Jika dendanya terlalu rendah, pelanggar akan mudah menyepelekan aturan,” jelasnya lebih lanjut.
Jupiter menegaskan bahwa pembenahan tata kelola perparkiran tidak dapat hanya mengandalkan upaya penertiban di lapangan semata. Diperlukan adanya komitmen bersama antara pihak DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan seluruh temuan serta rekomendasi yang dihasilkan oleh pansus dapat ditindaklanjuti dengan serius.
Ia berharap rekomendasi dari Pansus Tata Kelola Perparkiran dapat menjadi landasan yang kuat untuk perbaikan kebijakan, penguatan mekanisme pengawasan, hingga penindakan yang lebih tegas terhadap para operator parkir yang menjalankan usahanya tanpa mengantongi izin yang sah.
“Dengan begitu, pengelolaan parkir di Jakarta diharapkan menjadi lebih tertib dan seluruh operator dapat menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan perizinan yang berlaku,” imbuhnya, optimis.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah menginstruksikan agar upaya penertiban parkir liar diperluas ke seluruh wilayah Jakarta. Instruksi ini dikeluarkan menyusul maraknya kendaraan yang terparkir di trotoar dan bahu jalan, terutama di kawasan Blok M, Jakarta Selatan.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, menyampaikan bahwa Gubernur Pramono telah mengarahkan agar persoalan parkir liar menjadi agenda pembahasan rutin dalam setiap rapat di tingkat kecamatan.
“Parkir liar di trotoar dan bahu jalan bukan hanya mengganggu kelancaran lalu lintas, tetapi juga secara signifikan mengurangi hak dan kenyamanan para pejalan kaki. Arahan Gubernur Pramono Anung untuk memperluas penertiban ke seluruh Jakarta akan kami jalankan dengan pengawasan rutin, optimalisasi penggunaan lahan parkir resmi, serta koordinasi lintas wilayah agar ketertiban ini dapat tercipta secara berkelanjutan,” ujar Chico dalam keterangannya pada Selasa (17/11).
Komentar