JAKARTA – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan peraturan baru terkait Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri. Perubahan ini dilakukan melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022. Aturan baru ini mengatur sejumlah perubahan signifikan dalam mekanisme sidang etik di lingkungan kepolisian.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir membenarkan adanya penerbitan Perpol baru tersebut. “Benar (ada Perpol baru),” ujarnya saat dimintai konfirmasi.
Perpol baru ini membawa sejumlah penyesuaian pada pasal-pasal yang mengatur kode etik dan komisi etik di internal Polri. Beberapa poin perubahan yang paling menonjol antara lain:
Ketentuan Angka 6 Pasal 1
Perubahan terjadi pada definisi ‘Banding’. Pada aturan lama, banding dapat diajukan oleh pelanggar atau istri/suami, anak atau orang tua pelanggar yang keberatan atas putusan Sidang KKEP. Namun, aturan baru mempersempit definisi tersebut. Kini, upaya banding hanya dapat dilakukan oleh pelanggar yang keberatan atas putusan Sidang KKEP.
Pasal 15 Ayat (4a)
Terdapat penambahan ayat baru yang mengatur pelaksanaan gelar perkara. Berdasarkan laporan hasil audit investigasi, akan dilaksanakan gelar perkara yang melibatkan fungsi inspektorat pengawasan, fungsi sumber daya manusia, fungsi hukum, serta fungsi profesi dan pengamanan.
Pasal 19 Ayat (5)
Perubahan terkait batas waktu penyampaian surat. Surat Panggilan dan Surat Permohonan Kesediaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kini harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum pelaksanaan pemeriksaan. Sebelumnya, batas waktu yang ditentukan adalah 3 (tiga) hari kerja.
Pasal 42 Ayat (3)
Aturan mengenai pangkat anggota KKEP mengalami penyesuaian. Keanggotaan KKEP kini dapat terdiri dari pangkat yang setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dengan pangkat Terduga Pelanggar. Aturan lama hanya mensyaratkan pangkat yang sama atau lebih tinggi.
Pasal 59 Ayat (2)
Mengenai kehadiran Terduga Pelanggar dalam sidang KKEP, aturan baru memberikan fleksibilitas. Sidang KKEP wajib dihadiri oleh Terduga Pelanggar, namun kini dapat dilakukan secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP.
Pasal 74 Ayat (3)
Serupa dengan Pasal 42, aturan mengenai pangkat anggota KKEP Banding juga disesuaikan. Keanggotaan KKEP Banding kini dapat memiliki pangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dengan pangkat Pelanggar. Sebelumnya, pangkat yang disyaratkan adalah sama atau lebih tinggi.
Pasal 98 Ayat (4)
Perubahan terkait penempatan di Tempat Khusus. Masa penempatan di Tempat Khusus, yang sebelumnya maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja, kini dibatasi paling lama 20 (dua puluh) hari kalender sejak ditempatkan, atas pertimbangan Akreditor.
Pasal 111 Ayat (2) Huruf c
Syarat kesempatan mengajukan pengunduran diri juga diperbarui. Aturan baru mensyaratkan bahwa calon pengunduran diri tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Aturan lama menetapkan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
Komentar