Sidang Etik Polri: Majelis Hakim Kini Bisa Berpangkat Dua Tingkat Lebih Rendah

Kapolri terbitkan Perpol baru, susunan majelis etik Polri kini bisa dipimpin personel berpangkat dua tingkat lebih rendah dari terduga pelanggar. Perubahan ini jadi pertimbangan sidang etik mantan Kapolri.

Sidang Etik Polri: Majelis Hakim Kini Bisa Berpangkat Dua Tingkat Lebih Rendah
Foto: Ilustrasi Polri (Andhika Prasetia/detikcom)

JAKARTA – Peraturan baru mengenai sidang etik di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah diterbitkan oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Aturan terbaru ini memungkinkan majelis etik untuk dipimpin oleh personel Polri yang memiliki pangkat dua tingkat lebih rendah dari terduga pelanggar etik.

Perubahan ini diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir membenarkan adanya peraturan baru tersebut. “Benar (ada perpol baru),” katanya saat dimintai konfirmasi pada Rabu (18/11/2026).

Isir menjelaskan bahwa salah satu pertimbangan utama dalam penerbitan aturan baru ini adalah terkait rencana sidang etik yang akan digelar terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Sidang etik ini akan dilaksanakan setelah Sigit ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

“Iya, itu salah satu pertimbangan utamanya,” ujar Isir.

Berikut adalah perubahan pada pasal-pasal terkait susunan majelis sidang etik:

Perubahan Pasal 42 ayat (3)

Aturan lama menyatakan bahwa keanggotaan Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) harus berpangkat sama atau lebih tinggi dengan pangkat terduga pelanggar.

Sementara itu, aturan baru pada Pasal 42 ayat (3) menyatakan bahwa keanggotaan KKEP dapat berpangkat:

  • setingkat lebih tinggi;
  • sama; atau
  • maksimal dua tingkat lebih rendah, dengan pangkat terduga pelanggar.

Perubahan Pasal 74 ayat (3)

Demikian pula pada Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Banding, aturan lama pada Pasal 74 ayat (3) menyebutkan bahwa keanggotaannya harus berpangkat sama atau lebih tinggi dengan pangkat pelanggar.

Dengan aturan baru, Pasal 74 ayat (3) menetapkan bahwa keanggotaan KKEP Banding dapat berpangkat:

  • setingkat lebih tinggi;
  • sama; atau
  • maksimal dua tingkat lebih rendah, dengan pangkat pelanggar.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *