Polri Luncurkan “Blue Policing” untuk Keamanan Maritim dan Lingkungan Laut

Polri segera luncurkan program "Blue Policing" pada 26 November 2026. Program ini fokus pada keamanan maritim, pelestarian lingkungan laut, dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Polri Luncurkan "Blue Policing" untuk Keamanan Maritim dan Lingkungan Laut
Foto: Polri segera luncurkan ‘Blue Policing’ untuk memperkuat keamanan maritim RI, termasuk ekosistem di dalamnya (dok. Istimewa)

JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersiap meluncurkan program inovatif bernama “Blue Policing” pada 26 November 2026. Inisiatif yang digagas oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto ini dirancang sebagai langkah strategis untuk memperkuat perlindungan ekosistem laut Indonesia, sekaligus meningkatkan aspek keamanan dan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir.

Blue Policing mengusung pendekatan kepolisian yang komprehensif. Program ini tidak hanya terbatas pada aktivitas patroli rutin dan penegakan hukum di perairan, tetapi juga mencakup upaya pencegahan kerusakan lingkungan, pemberdayaan komunitas pesisir, serta membangun kolaborasi yang kuat dalam menjaga kedaulatan wilayah perairan Indonesia.

Kombes Pitoyo Agung Yuwono, yang menjabat sebagai Ketua Program Blue Policing sekaligus Kabagopsnal dan TIK Korpolairud Baharkam Polri, menjelaskan bahwa program ini merupakan perwujudan kebijakan Kapolri untuk meningkatkan peran Polri dalam menjaga keamanan maritim sembari mendukung upaya pelestarian sumber daya kelautan.

“Melalui Blue Policing, Bapak Kapolri ingin menghadirkan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam menjaga wilayah perairan. Tidak hanya memastikan keamanan, tetapi juga melindungi ekosistem laut dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam menjaga lingkungannya,” ujar Pitoyo di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Pitoyo merinci bahwa program ini dibangun di atas enam pilar utama. Keenam pilar tersebut meliputi Blue Prevention (pencegahan), Blue Community (kemitraan masyarakat), Blue Intelligence (pemetaan kerawanan), Blue Law Enforcement (penegakan hukum), Blue Environment (perlindungan lingkungan), dan Blue Impact (pengukuran dampak). Pilar-pilar ini menjadi fondasi dalam memperkuat berbagai aspek kegiatan kepolisian di wilayah maritim.

Pendekatan yang diterapkan akan mencakup berbagai metode, mulai dari pemetaan wilayah yang rentan terhadap ancaman, dialog interaktif dengan masyarakat pesisir, patroli dan pengawasan yang intensif, hingga penyelenggaraan kegiatan pelestarian lingkungan yang melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak terkait.

“Menjaga laut tidak bisa hanya mengandalkan aparat kepolisian. Dibutuhkan kerja sama dengan pemerintah daerah, instansi terkait, kelompok nelayan, pelaku wisata bahari, komunitas lingkungan, dan masyarakat. Kolaborasi inilah yang menjadi kekuatan utama Blue Policing,” jelasnya lebih lanjut.

Menurut Pitoyo, program ini selaras dengan semangat “Polisi Bersama Masyarakat” yang menjadi arah kebijakan utama Kapolri. Program ini menempatkan masyarakat sebagai mitra strategis dalam upaya menciptakan keamanan dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di wilayah perairan. Dalam implementasinya, Blue Policing akan menyasar sejumlah isu krusial, seperti kerusakan terumbu karang, pencemaran laut, degradasi ekosistem mangrove, hingga penjaminan keamanan dan keselamatan bagi aktivitas masyarakat pesisir.

Sebagai bagian dari pelaksanaan program ini, Korpolairud Baharkam Polri telah menyiapkan beberapa wilayah percontohan. Fokus kegiatan akan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah. Wilayah yang dimaksud antara lain Kepulauan Riau untuk penguatan kemitraan masyarakat pesisir, Sulawesi Tenggara untuk perlindungan terumbu karang, Sulawesi Utara untuk pelestarian mangrove, serta Bali untuk mendukung keamanan dan keberlanjutan sektor wisata bahari.

Untuk memastikan efektivitas program, Korpolairud Baharkam Polri juga telah merancang tahapan implementasi selama 100 hari pertama. Tahapan ini mencakup pemetaan persoalan, penguatan kemitraan, pelaksanaan kegiatan di lapangan, hingga proses evaluasi hasil. Pitoyo menekankan bahwa keberhasilan Blue Policing tidak akan semata-mata diukur dari jumlah patroli atau kegiatan kepolisian, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, kondisi lingkungan perairan yang membaik, serta peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

“Kami ingin kehadiran Polri benar-benar memberikan dampak. Masyarakat merasa lebih aman, lingkungan laut semakin terlindungi, dan aktivitas ekonomi pesisir dapat berjalan secara berkelanjutan. Itulah tujuan yang ingin dicapai melalui Blue Policing,” tegasnya mengakhiri penjelasan.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *