JAKARTA – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan peraturan baru terkait kode etik profesi dan komisi kode etik di lingkungan Polri. Aturan baru ini dikeluarkan menjelang agenda sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Peraturan baru tersebut adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kadiv Humas Polri Irjen Jhonny Edison Isir membenarkan adanya Perpol baru tersebut.
Menurut Isir, salah satu pertimbangan utama penerbitan Perpol baru ini adalah agenda sidang etik yang akan digelar bagi Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Perubahan signifikan dalam aturan ini adalah membuka kemungkinan bagi majelis sidang etik untuk memiliki pangkat yang lebih rendah dari terduga pelanggar.
Perpol Nomor 4 Tahun 2026 disahkan dan diundangkan pada Senin, 16 November 2026, dengan membawa sembilan poin perubahan dan penambahan norma. Salah satu perubahan terdapat pada Bab Ketentuan Umum mengenai pengertian banding. Sebelumnya, banding dapat diajukan oleh pelanggar, istri/suami, anak, atau orang tua pelanggar. Kini, ketentuan pengajuan banding dibatasi hanya untuk pelanggar saja.
Perubahan lain terjadi pada ketentuan Audit Investigasi. Pasal 15 kini memiliki ayat (4a) yang menyatakan, “Berdasarkan laporan hasil Audit Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan gelar perkara yang melibatkan fungsi inspektorat pengawasan, fungsi sumber daya manusia, fungsi hukum, dan fungsi profesi dan pengamanan.”
Batas waktu surat panggilan di Pasal 19 ayat 5 juga mengalami penyesuaian. Sebelumnya, surat panggilan disampaikan paling lambat 3 hari kerja sebelum pemeriksaan. Kini, aturan diubah menjadi paling lambat 3 hari kalender, yang berarti akhir pekan (Sabtu dan Minggu) juga dihitung.
Perubahan krusial juga terjadi pada pangkat majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) pada Pasal 42 ayat 3. Ketentuan lama menyatakan keanggotaan KKEP harus memiliki pangkat yang sama atau lebih tinggi dari terduga pelanggar. Aturan baru kini memperbolehkan anggota KKEP memiliki pangkat:
- a. setingkat lebih tinggi;
- b. sama; atau
- c. maksimal dua tingkat lebih rendah.
Isir menjelaskan bahwa dengan perubahan ini, anggota KKEP dapat memiliki pangkat satu atau dua tingkat lebih rendah dari terduga pelanggar.
Selain itu, Pasal 59 ayat 2 tentang ketentuan kehadiran terduga pelanggar di sidang KKEP juga diubah. Sidang KKEP Polri kini dapat digelar secara daring. Bunyi aturan terbaru menyatakan, “Sidang KKEP wajib dihadiri oleh Terduga Pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP.”
Pangkat keanggotaan KKEP banding juga mengalami perubahan pada Pasal 74 ayat 3. Sebelumnya, KKEP Banding harus memiliki pangkat yang sama atau lebih tinggi dari pelanggar. Kini, keanggotaan KKEP Banding dapat memiliki pangkat:
- a. setingkat lebih tinggi;
- b. sama; atau
- c. maksimal dua tingkat lebih rendah, dengan pangkat Pelanggar.
Jangka waktu penempatan khusus (Patsus) pada Pasal 98 ayat 4 diubah dari maksimal 30 hari kerja menjadi maksimal 20 hari kalender sejak ditempatkan dalam tempat khusus, mengikuti ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Perubahan juga menyentuh syarat mengundurkan diri bagi pelanggar yang terancam sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) pada Pasal 111 ayat 2 huruf c. Ketentuan sebelumnya berbunyi ‘tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana lama 5 (lima) tahun’. Kini diubah menjadi ‘tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih’. Hal ini berarti ancaman pidana di atas 5 tahun sudah masuk kategori sanksi administrasi PTDH.
Sebelumnya, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh. Keempat tersangka tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, dan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Tiga dari empat tersangka tersebut saat ini telah ditempatkan di tempat khusus dan ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Irjen Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan kesehatan. Dugaan praktik penyadapan ini dilaporkan telah berlangsung sejak 2025.
Polri telah menggelar sidang etik terhadap Ahrie Sonta pada 10 November dan Eko Hadi pada 17 November. Keduanya dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan. Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait kasus penyadapan ini dijadwalkan pekan depan.
Komentar