Obligasi Daerah Dinilai Solusi Pembiayaan Pembangunan di Tengah Keterbatasan APBN

Ketua Fraksi Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, menyarankan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan untuk mempercepat pembangunan daerah saat APBN terbatas.

Obligasi Daerah Dinilai Solusi Pembiayaan Pembangunan di Tengah Keterbatasan APBN
Foto: Dok. Rafi Firmansyah/detikcom

JAKARTA – Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, mengemukakan bahwa obligasi daerah dapat menjadi solusi pembiayaan alternatif untuk mengakselerasi pembangunan di berbagai daerah. Pendapat ini disampaikan di tengah adanya keterbatasan ruang fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dinilai belum cukup untuk menampung seluruh kebutuhan pembangunan.

Mekeng menekankan bahwa pembangunan daerah tidak bisa sepenuhnya bergantung pada APBN. Pertumbuhan penduduk dan kebutuhan ekonomi yang terus meningkat memerlukan sumber pendanaan tambahan. “Sementara pertumbuhan penduduk semakin besar, kebutuhan perekonomian semakin besar, tentunya harus ada sumber-sumber pembiayaan yang lainnya,” ujar Mekeng saat membuka Sarasehan Nasional MPR RI di Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Ia berharap forum sarasehan yang bertajuk “Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” ini dapat menjadi tonggak penting dalam memproses percepatan pembangunan daerah. “Jadi saya berharap ini merupakan milestone buat kita memproses percepatan pembangunan daerah, karena daerah sekarang boleh dibilang sudah teriak-teriak, transfer ke daerah sangat kecil, dan mereka butuh alternatif pembiayaan,” imbuhnya.

Acara sarasehan tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Wakil Ketua MPR RI Kahar Muzakir, Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati, dan Wakil Ketua DPD RI Yoris Raweyai. Turut hadir pula Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat Oesman Sapta Odang, para anggota MPR, DPR, DPD RI, sejumlah menteri dan wakil menteri, kepala pemerintah daerah, serta tamu undangan lainnya.

Pembukaan sarasehan diawali dengan penampilan seni budaya angklung oleh Angklung Orchestra Indonesia (AOI) yang membawakan lagu-lagu seperti Indonesia Pusaka, Sio Mama, dan Manuk Dadali, di bawah konduktor Cheppy Soemirat. Acara dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan naskah proklamasi, dan prosesi penancapan bendera oleh Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).

Indonesia Youth Choir turut memeriahkan suasana dengan persembahan Tembang Nusantara, menyanyikan lagu-lagu daerah se-Indonesia, termasuk Bungong Jeumpa, Ampar Ampar Pisang, dan Yamko Rambe Yamko. Berbagai penampilan budaya ini memberikan sentuhan kearifan lokal pada Sarasehan Nasional MPR RI yang membahas pentingnya obligasi daerah sebagai sumber pembiayaan tambahan.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *