Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala BPK Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Bupati Pemalang nonaktif, Anom Widiyantoro. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendalami dugaan adanya pengaturan audit BPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa kasus ini memiliki kemiripan dengan kasus korupsi yang sebelumnya menjerat Bupati Klaten. Indikasinya, beberapa temuan audit BPK yang seharusnya dilaporkan secara transparan diduga telah diatur atau ‘drop’ untuk kasus di Pemalang, serupa dengan yang terjadi di Klaten.
“Artinya dugaan ini juga menjadi pola-pola yang mirip dengan apa yang terjadi di Klaten. Bahwa ada dropping temuan BPK untuk beberapa audit yang dilakukan di pemerintah Kabupaten Klaten, ini ada dugaan juga dilakukan di Pemalang,” ujar Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Ini merupakan pemeriksaan perdana bagi Ahmad Luthfi terkait kasus Pemalang. KPK berencana terus mendalami lebih lanjut mengenai dugaan pengaturan temuan audit BPK di Kabupaten Pemalang.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah:
- Anom Widiyantoro (AWI), selaku Bupati Pemalang
- Mohamad Haris (GHA), selaku pihak swasta atau orang kepercayaan Bupati
- Lilik Budi Suprianto (LBS), selaku pihak swasta
- Iptu Setya Budi Dias Oktavianto (DIS), selaku staf administrasi KPK
Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menduga Bupati Pemalang nonaktif, Anom Widiyantoro, melakukan pemerasan melalui orang kepercayaannya, Mohammad Haris atau Gus Haris (GHA). Total uang yang berhasil dikumpulkan diduga mencapai Rp 1,98 miliar.
Uang tersebut sebagian diberikan kepada Lilik Budi Suprianto, ayah dari Iptu Setya Budi. Lilik mengaku memiliki kemampuan untuk mengurus perkara di KPK karena anaknya bekerja sebagai staf di lembaga antirasuah tersebut.
Komentar