JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menandatangani nota kesepakatan (MoU) untuk memperkuat sinergi penempatan, pelindungan, dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia. Kesepakatan ini bertujuan membangun ekosistem migrasi yang aman serta meningkatkan kompetensi calon pekerja migran asal Jawa Tengah agar berdaya saing di pasar kerja internasional.
Penandatanganan MoU yang berlangsung di Semarang pada Kamis (12/11) itu merupakan wujud kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi pekerja migran. Kerja sama ini mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penempatan, pelindungan, hingga pemberdayaan pekerja migran beserta keluarganya.
Menteri P2MI Mukhtarudin menyatakan bahwa kesepakatan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia mengapresiasi dukungan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dan jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat. “Kesempatan hari ini merupakan sesuatu yang menggembirakan bagi kami untuk bersama-sama memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam konteks pelayanan Pekerja Migran kita, baik perlindungannya, penempatannya, pemberdayaannya maupun peningkatan kapasitasnya,” ujar Mukhtarudin dalam keterangan tertulis, Kamis (12/11/2026).
Penguatan sinergi ini sejalan dengan transformasi kelembagaan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pekerja migran. Mukhtarudin menjelaskan, pembentukan Kementerian P2MI merupakan bagian dari transformasi kelembagaan yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat tanggung jawab negara dalam mengelola penempatan dan pelindungan pekerja migran.
Dalam menjalankan tanggung jawab tersebut, Presiden Prabowo memberikan dua arahan utama kepada Kementerian P2MI. Pertama, penguatan kualitas pelindungan pekerja migran sejak sebelum bekerja, selama bekerja, hingga kembali ke Tanah Air. Kedua, peningkatan kompetensi pekerja migran dari kategori lower skill menuju medium-high skill agar mampu mengisi kebutuhan tenaga kerja formal dan profesional di berbagai negara.
Peningkatan kompetensi tersebut diwujudkan melalui program SMK Go Global yang telah berjalan di Jawa Tengah. Program ini memiliki kuota sekitar 8.000 peserta dengan jumlah pendaftar hampir mencapai 9.000 orang, dan sekitar 5.000 peserta telah mengikuti proses peningkatan kapasitas hingga pelaksanaan batch kedua. “Program inilah yang akan kita implementasikan melalui SMK Go Global, yang merupakan program Bapak Presiden Prabowo dan menjadi salah satu program prioritas nasional. Kita ingin meningkatkan kapasitas pekerja migran Indonesia agar dapat mengisi sektor-sektor formal dan profesional di seluruh dunia,” ucapnya.
Tingginya minat masyarakat terhadap program ini mendorong pemerintah untuk memperluas jangkauan SMK Go Global pada tahun mendatang. Target peserta secara nasional yang mencapai 32.000 orang pada 2026 direncanakan meningkat menjadi 140.000 orang pada 2027. Perluasan program ini membuka peluang bagi Jawa Tengah untuk memperoleh kuota peningkatan kapasitas yang lebih besar, sejalan dengan kontribusi provinsi tersebut dalam penempatan pekerja migran Indonesia yang tercatat cukup tinggi berdasarkan data SISKOP2MI periode 2025 hingga 9 November 2026.
“Jawa Tengah berpeluang mendapatkan kuota lebih besar untuk peningkatan kapasitas, baik dalam aspek bahasa, keterampilan teknis maupun sertifikasi. Seluruh program ini dibiayai melalui APBN,” tutur Mukhtarudin. Ia menambahkan, berdasarkan data SISKOP2MI, Kementerian P2MI telah memfasilitasi 613.288 layanan penempatan pekerja migran secara nasional. Dari jumlah tersebut, Jawa Tengah menyumbang 127.906 layanan atau sekitar 20,85 persen.
Besarnya kontribusi Jawa Tengah tercermin dari negara tujuan pekerja migran asal provinsi tersebut. Lima negara tujuan utama meliputi Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Korea Selatan, dan Jepang. Sebaran pekerja migran di tingkat daerah juga menunjukkan kebutuhan pelayanan yang besar di wilayah asal mereka. Cilacap, Brebes, dan Kendal tercatat sebagai sejumlah kantong pekerja migran yang membutuhkan dukungan pelayanan maksimal dari pemerintah pusat maupun daerah, terutama untuk memastikan proses penempatan berlangsung aman.
Besarnya jumlah pekerja migran asal Jawa Tengah tidak hanya menunjukkan kebutuhan penguatan pelayanan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi daerah asal. Mukhtarudin menilai kontribusi ini turut meningkatkan kesejahteraan keluarga sekaligus menciptakan efek berganda (multiplier effect) melalui pengiriman uang yang dapat menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat. “Uang yang dikirimkan pekerja migran langsung kepada keluarga di daerah dapat memperkuat ekonomi rumah tangga, meningkatkan daya beli masyarakat, menggerakkan UMKM, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa,” tambahnya.
Besarnya manfaat tersebut menjadi alasan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam memastikan proses migrasi berjalan aman, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Komitmen ini diwujudkan melalui ruang lingkup kerja sama antara Kementerian P2MI dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, meliputi penyebarluasan informasi peluang kerja luar negeri dan migrasi aman, pemetaan serta peminatan calon pekerja migran, pendidikan dan pelatihan, hingga dukungan layanan kesehatan. “Mari kita wujudkan migrasi aman, rakyat sejahtera, menuju Indonesia maju,” pungkasnya.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyambut baik kerja sama ini sebagai langkah memperkuat pengawasan dan pelayanan bagi pekerja migran. Ia berharap kesepakatan ini memberikan kepastian dan pelindungan bagi pekerja migran asal Jawa Tengah, sekaligus meningkatkan pemberdayaan agar mereka memiliki kompetensi dan daya saing.
Ahmad Luthfi memaparkan data sebaran pekerja migran di Jawa Tengah. Kabupaten Cilacap tercatat memiliki hampir 12.000 pekerja migran, disusul Brebes dan Kendal masing-masing sekitar 6.000 orang, serta Banyumas sekitar 4.000 orang. Negara tujuan utama penempatan pekerja migran asal Jawa Tengah adalah Taiwan dengan jumlah hampir 21.000 orang, diikuti Hong Kong sekitar 18.000 orang dan Malaysia sekitar 4.000 orang.
Melihat besarnya jumlah pekerja migran di wilayahnya, Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pelaksanaan kesepakatan membutuhkan keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Koordinasi lintas instansi diperlukan agar program penempatan dan pelindungan pekerja migran dapat berjalan secara terintegrasi hingga tingkat desa. “Sehingga program penempatan dan pelindungan pekerja migran dapat berjalan secara terintegrasi hingga tingkat desa,” jelas Luthfi.
Keterlibatan pemerintah daerah ini diharapkan diperkuat melalui pendampingan dan pembinaan dari Kementerian P2MI. Ahmad Luthfi berharap dukungan tersebut mampu memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus memastikan masyarakat memperoleh informasi dan akses pelayanan yang tepat sebelum memutuskan bekerja ke luar negeri. Melalui kesepakatan ini, Kementerian P2MI dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen memperkuat tata kelola penempatan dan pelindungan pekerja migran. Kolaborasi ini diharapkan memastikan masyarakat Jawa Tengah dapat bekerja ke luar negeri secara aman, profesional, bermartabat, serta memperoleh kesejahteraan yang lebih baik.
Komentar