Energi Bersih Indonesia Tarik Investor Global, Perlu Kepastian Hukum dan Skema Menarik

Indonesia berpeluang besar menarik investasi energi bersih global senilai miliaran dolar AS. Namun, kepastian hukum dan skema investasi yang bankable menjadi kunci utama.

Energi Bersih Indonesia Tarik Investor Global, Perlu Kepastian Hukum dan Skema Menarik
Foto: MPR

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menyatakan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menarik investasi global di sektor energi bersih. Pernyataan ini disampaikan saat ia mewakili Indonesia dalam Global Finance Summit 2026 yang diselenggarakan oleh Bloomberg Philanthropies, GFANZ, World Bank Group, dan European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).

Dalam panel diskusi bertajuk ‘Global Perspectives on Financing the Energy Transition: Lessons from Country Platforms’, Eddy memaparkan hasil pertemuan dengan sejumlah institusi keuangan internasional di London Climate Action Week 2026. Pertemuan tersebut mengidentifikasi potensi investasi sekitar USD 1 miliar untuk proyek energi terbarukan di Indonesia, dengan target kapasitas mencapai 1,2 GW, khususnya untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung.

“Minat investor terhadap sektor energi Indonesia sangat besar. Tantangannya adalah memastikan proyek dapat segera berjalan melalui kepastian PPA, proses persetujuan yang lebih cepat, serta kerangka hukum dan kebijakan yang memberikan kepercayaan kepada investor,” ujar Eddy dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/11/2026).

Eddy juga menyoroti program pembangunan PLTS 100 GWp yang merupakan agenda strategis Presiden Prabowo Subianto. Program ambisius ini diperkirakan membutuhkan investasi sekitar USD 100 miliar, di mana sekitar 70 persen atau USD 70 miliar diharapkan berasal dari investor swasta dan Independent Power Producers (IPP).

Manfaat strategis dari program PLTS 100 GWp bagi perekonomian nasional meliputi penguatan ketahanan energi, penghematan subsidi listrik sekitar Rp73,9 triliun per tahun, pengurangan konsumsi solar hingga 6 juta kiloliter, serta stimulasi pengembangan industri manufaktur panel surya dalam negeri dengan kapasitas 50 GW per tahun.

Selain itu, pemerintah juga berencana membangun Super Grid sepanjang 48.000 kilometer untuk menghubungkan pusat potensi energi terbarukan dengan wilayah berpermintaan listrik tinggi. Kebutuhan investasi jaringan transmisi ini diperkirakan mencapai USD 2,7 miliar per tahun, sementara realisasi pada 2025 baru sekitar USD 1,02 miliar.

“Kesenjangan investasi infrastruktur jaringan listrik ini merupakan peluang besar bagi masuknya modal swasta. Indonesia akan berupaya menghadirkan model investasi yang bankable, pembagian tanggung jawab yang jelas, dan kemitraan strategis dengan investor global,” jelasnya.

Eddy menekankan bahwa keberhasilan platform pembiayaan transisi energi harus diukur dari realisasi proyek dan pencapaian financial close. “Komitmen investasi harus diterjemahkan menjadi proyek yang berjalan, dengan skema pembiayaan yang dapat direplikasi,” lanjutnya.

Ia berharap Global Finance Summit 2026 dapat memperkuat kepercayaan investor internasional terhadap prospek energi bersih Indonesia. Kolaborasi antara pemerintah, parlemen, sektor swasta, dan lembaga keuangan global dinilai sebagai kunci untuk mempercepat transisi energi dan membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru.

Acara ini dihadiri oleh Presiden World Bank Ajay Banga serta para pimpinan negara dan menteri ekonomi dari berbagai negara, yang merupakan bagian dari rangkaian COP31 di Antalya, Turki.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *