JAKARTA – Wakil Ketua DPD Tamsil Linrung mengemukakan bahwa Presiden Prabowo Subianto membutuhkan pendamping yang dapat memberikan nilai tambah dalam kepemimpinan. Menurut Tamsil, ada beberapa tokoh yang layak dipertimbangkan sebagai calon wakil presiden (cawapres), termasuk Ketua DPD Sultan B Najamudin.
Tamsil menjelaskan bahwa jika kepemimpinan didasarkan pada Asta Cita, maka pendampingnya haruslah sosok yang berpengalaman dalam memperjuangkan kepentingan daerah, memiliki penerimaan luas di masyarakat, dan memenuhi kriteria konstitusional.
“Bisa memberikan solusi atas keluhan daerah mengenai keseimbangan dan keadilan fiskal. Memperkuat hubungan pemerintah pusat dan daerah dan bisa memelihara keseimbangan politik yang tidak hanya didominasi partai politik,” ujar Tamsil kepada wartawan, Jumat (13/11/2026).
Ia menambahkan, beberapa figur yang patut dipertimbangkan adalah pimpinan parlemen yang menonjol dan dikenal sebagai pemecah masalah. Selain itu, menteri-menteri Prabowo yang kinerjanya terlihat jelas, serta tokoh di luar pemerintahan.
Menurut Tamsil, jika figur-figur tersebut dipertimbangkan, maka akan terjadi konsolidasi besar dalam kepemimpinan Prabowo. Ia secara khusus mengusulkan Ketua DPD RI. “Tokoh lain yang harus dipertimbangkan adalah Ketua DPD RI. Dua tahun memimpin DPD, anak muda satu ini menunjukkan leadership yang hebat mampu mengantarkan DPD dalam memperoleh penghargaan sebagai parlemen yang bisa diandalkan,” katanya.
Hasil kerja Sultan Najamudin sebagai Ketua DPD dinilai cukup diapresiasi masyarakat, baik di dalam maupun luar negeri. “Lembaga-lembaga survei menempatkan dengan rating tertinggi yang memperoleh pengakuan masyarakat. Juga bisa membangun hubungan kelembagaan parlemen yang luar biasa dengan negara-negara sahabat di semua belahan dunia,” ucapnya.
Selain tokoh politik, menteri, dan pimpinan lembaga, Tamsil menilai Prabowo perlu mempertimbangkan tokoh agama dan pendidikan. Tokoh-tokoh ini dapat ditugaskan untuk mendorong implementasi Asta Cita, terutama dalam membangun negeri dari pinggiran dan mewujudkan Pasal 33 UUD. “Presiden juga bisa mempertimbangkan Sultan Yogyakarta,” imbuhnya.
Komentar