Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen untuk merestorasi mangrove dan padang lamun seluas 13.500 hektare di Indonesia melalui kerja sama dengan sejumlah pengembang proyek dan organisasi masyarakat sipil.
Penandatanganan komitmen ini dilakukan secara bertahap. Pada 12 November, KKP bersama PT. Lentera Karbon Indonesia (Lume Carbon) dan Apolownia menyatakan komitmennya. Selanjutnya, pada 18 November, komitmen serupa ditandatangani bersama VNV, PT. Yani Kusuma Perkasa (YKP), dan Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia (YAKOPI). Seluruh rangkaian acara ini merupakan bagian dari COP31 yang diselenggarakan di Turkiye.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menjelaskan bahwa komitmen ini merupakan langkah nyata pemerintah bersama para mitra dalam memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim. Pengelolaan instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dari sektor kelautan menjadi fokus utama dalam aksi ini.
“Pengelolaan NEK sektor kelautan merupakan salah satu strategi mitigasi perubahan iklim global di Indonesia yang selaras dengan Second Nationally Determined Contribution (Second NDC) dan Perjanjian Paris (Paris Agreement),” ungkap Trenggono dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/11/2026).
Dari total target restorasi 13.500 hektare, para mitra telah mengidentifikasi dan mempersiapkan lokasi-lokasi spesifik. Luas 5.000 hektare dipersiapkan di Pantai Utara Jawa (Pantura), 1.000 hektare di Lombok Timur, dan 7.500 hektare di Sumatera.
Pelaksanaan restorasi akan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2026. Regulasi ini memastikan bahwa pengelolaan dilakukan secara transparan, berbasis ilmu pengetahuan, serta menjamin keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mempercepat pemulihan lingkungan melalui restorasi mangrove dan lamun. Ia menambahkan bahwa pemerintah telah memetakan target restorasi nasional seluas 588 ribu hektare.
“Pemerintah mendorong dan membuka peluang keterlibatan sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil dalam mendukung ocean-based climate solutions,” ujar Koswara.
Pemerintah juga menegaskan bahwa instrumen NEK akan memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat pesisir. Regulasi yang berlaku mewajibkan setiap proyek untuk menerapkan prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (Free, Prior and Informed Consent/FPIC). Selain itu, proyek juga harus menyusun rencana pembagian manfaat (benefit-sharing plan) dan menyediakan mekanisme pengaduan (grievance mechanism) demi menjamin transparansi serta perlindungan kepentingan masyarakat.
Komentar