Bandung – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto secara resmi meluncurkan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran). Program ini merupakan inisiatif konkret Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk membantu masyarakat dalam memperoleh kesempatan kerja, sekaligus memperkuat upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Peluncuran program yang dilaksanakan melalui Korps Pembinaan Masyarakat (Korbinmas) Baharkam Polri ini bertempat di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Kota Bandung, pada Rabu (11/11/2026). Kegiatan diawali dengan bursa kerja atau job fair yang mempertemukan ribuan pencari kerja dengan berbagai perusahaan dari beragam sektor industri.
Dalam pidatonya, Kapolri menegaskan bahwa Polri tidak dapat memandang persoalan pengangguran semata-mata sebagai masalah ekonomi. Tingginya angka pengangguran memiliki keterkaitan erat dengan berbagai persoalan sosial yang berpotensi memengaruhi stabilitas kamtibmas.
“Melihat kondisi ini, tentunya Polri tidak boleh diam. Sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan, kami hadir untuk membuka akses dan mempertemukan warga dengan peluang yang tersedia. Semangat inilah yang melahirkan Poliran,” ujar Jenderal Suyudi Ario Seto.
Menurutnya, kehadiran Poliran adalah bagian dari transformasi pendekatan kepolisian yang semakin mengedepankan pencegahan melalui pemberdayaan masyarakat. Dengan membuka akses terhadap pekerjaan, Polri berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengurangi faktor kerawanan sosial yang dapat menimbulkan masalah kamtibmas.
Program Poliran ini sebelumnya telah dikembangkan oleh Jenderal Suyudi saat menjabat sebagai Kapolda Banten. Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga pelatihan, dan dunia usaha, Poliran kini diperluas menjadi gerakan nasional yang melibatkan jajaran kepolisian di berbagai daerah di Indonesia.
Kapolri menegaskan bahwa Poliran tidak bertujuan untuk mengambil alih tugas dan kewenangan kementerian, pemerintah daerah, maupun sektor swasta. Peran Polri dalam program ini adalah sebagai fasilitator yang mempertemukan kebutuhan dunia usaha dengan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.
Kolaborasi ini diwujudkan dalam berbagai bentuk, mulai dari penyediaan informasi lowongan kerja, penyelenggaraan pelatihan keterampilan, peningkatan kompetensi, hingga fasilitasi penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Selain fokus pada perluasan kesempatan kerja, Kapolri juga memberikan perhatian serius terhadap praktik percaloan dan pungutan liar yang selama ini menjadi hambatan bagi masyarakat dalam memperoleh pekerjaan.
Jenderal Suyudi menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan kerja melalui proses rekrutmen yang transparan, adil, dan bebas dari praktik ilegal.
“Jangan ragu-ragu, jangan takut. Laporkan!” tegas Kapolri, mengimbau masyarakat untuk tidak segan melaporkan jika menemukan praktik ilegal.
Ia meminta masyarakat yang menemukan praktik percaloan tenaga kerja, baik yang melibatkan pihak luar maupun oknum di lingkungan perusahaan, untuk segera melaporkannya kepada kepolisian. Laporan dapat disampaikan melalui Call Center Polri 110, Bhabinkamtibmas, Kapolsek, maupun petugas pengamanan internal perusahaan.
Kapolri juga telah menginstruksikan Kabareskrim Polri dan seluruh Kapolda untuk mengambil langkah tegas terhadap praktik percaloan tenaga kerja yang merugikan masyarakat.
“Penegakan hukum tersebut menjadi bagian penting dari pelaksanaan POLIRAN agar setiap kesempatan kerja yang dibuka benar-benar dapat diakses masyarakat tanpa harus menghadapi pungutan liar, intimidasi, maupun praktik perantara ilegal,” ujar Jenderal Suyudi.
Melalui program Poliran, Polri berupaya membangun pendekatan pemeliharaan keamanan yang tidak hanya bertumpu pada penindakan terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga menyentuh akar persoalan sosial yang berpotensi menjadi sumber gangguan kamtibmas.
POLIRAN sekaligus menjadi implementasi semangat “Polisi Bersama Masyarakat”, dengan menghadirkan kepolisian sebagai mitra yang membantu masyarakat mengatasi berbagai persoalan kehidupan sehari-hari melalui kolaborasi dan tindakan nyata.
Dengan keterlibatan pemerintah, dunia usaha, lembaga pelatihan, dan masyarakat, program ini diharapkan dapat memperluas penyerapan tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan, serta membangun kepercayaan publik terhadap Polri melalui manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Peluncuran program Poliran ini turut dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, serta anggota Dewan Pertimbangan Presiden Rocky Gerung.
Turut hadir pula Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus yang mewakili Menteri Dalam Negeri, Irjen Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sandi Nugroho yang mewakili Menteri P2MI, Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Syamsi Hari, serta Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan yang mewakili Gubernur Jawa Barat.
Dari jajaran Polri, kegiatan tersebut dihadiri oleh Kabaharkam Polri, Astamaops Polri, Kakorbinmas Baharkam Polri, Kakorsabhara Baharkam Polri, Kadiv Humas Polri, dan Kadiv Propam Polri. Hadir pula unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Barat serta perwakilan dunia usaha, asosiasi industri, dan organisasi profesi pengamanan.
Komentar