Hakim Tolak Perlawanan Samin Tan, Sidang Korupsi Rp 17,7 T Lanjut Pembuktian

Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menolak nota perlawanan Samin Tan dalam kasus dugaan korupsi tambang batu bara Rp 17,7 triliun. Sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian.

Hakim Tolak Perlawanan Samin Tan, Sidang Korupsi Rp 17,7 T Lanjut Pembuktian
Foto: Hakim menolak nota perlawanan yang diajukan terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT), Samin Tan (Mulia/detikcom)

JAKARTA – Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menolak nota perlawanan yang diajukan oleh kuasa hukum terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT), Samin Tan. Dengan ditolaknya perlawanan tersebut, persidangan kasus dugaan korupsi tambang batu bara senilai Rp 17,7 triliun ini akan dilanjutkan ke tahap pembuktian.

“Mengadili, menyatakan perlawanan Advokat Terdakwa Samin Tan tersebut tidak dapat diterima,” ujar ketua majelis hakim Nyoto Hindaryanto saat membacakan amar putusan sela di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2026).

Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki kewenangan untuk mengadili dan memeriksa perkara ini. Hakim kemudian memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi pada sidang selanjutnya yang dijadwalkan pada Rabu (25/11) mendatang guna membuktikan surat dakwaan.

“Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan,” tegas hakim.

Sebelumnya, Samin Tan didakwa oleh jaksa penuntut umum telah merugikan negara sebesar Rp 17,7 triliun. Kerugian ini timbul akibat aktivitas penambangan, pengangkutan, dan penjualan batu bara hasil penambangan yang dilakukan secara ilegal di dalam kawasan hutan pada wilayah tambang PT AKT.

Dalam sidang pembacaan surat dakwaan yang digelar pada Kamis (5/11/2026), jaksa menjelaskan bahwa Samin Tan melakukan aktivitas tersebut meskipun Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) milik perusahaannya, PT AKT, telah diakhiri berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 3714 K/30/MEM/2017 pada 19 Oktober 2017.

“Merugikan keuangan negara sebesar Rp 17.745.627.652.570,30 sebagaimana laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2025,” ungkap jaksa.

Jaksa merinci bahwa Samin Tan merupakan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari sembilan perusahaan induk di sektor pertambangan. Dari aktivitas penambangan, pengangkutan, dan penjualan batu bara oleh perusahaan-perusahaan tersebut, Samin Tan diduga meraup keuntungan hingga Rp 17,7 triliun.

Selain Samin Tan, keuntungan dari aktivitas ilegal ini juga dinikmati oleh 13 pihak di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUKSO atau Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Rangga Ilung sebesar Rp 3,9 miliar, serta Muhammad Juni Eka Wardhana selaku Komisaris Utama PT. Cordelia Bara Utama senilai Rp 170 miliar.

“Telah turut serta melakukan tindak pidana dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,” terang jaksa.

Samin Tan didakwa melanggar Pasal 603 Juncto Pasal 20 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ia juga didakwa melanggar Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 20 huruf c Juncto Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *