Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar talkshow spesial dalam rangka merayakan hari lahirnya yang ke-73 tahun. Acara ini mengusung tema refleksi perjalanan KPU dan demokrasi, serta dihadiri oleh sejumlah mantan ketua dan komisioner KPU terdahulu. Perayaan dilaksanakan di gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu (7/11/2026).
Dua mantan komisioner yang turut hadir adalah Hadar Nafis Gumay, yang menjabat pada periode 2012-2017, dan I Gusti Putu Artha, komisioner KPU periode 2007-2012. Dalam kesempatan tersebut, Hadar Nafis Gumay menyampaikan harapannya agar KPU saat ini dapat lebih proaktif mendorong proses Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu segera diselesaikan. Ia menilai usulan penambahan jumlah anggota KPU sebagai sebuah kemunduran.
“Nah, saya ingin juga atau berharap kepada KPU sekarang, ya lebih aktiflah mendorong agar undang-undang pemilu ini segera diproses dan diselesaikan. Bukan dengan ide-ide yang justru kemunduran menurut hemat saya. Misalnya, KPU enggak usah ikutanlah. Dengan, jumlah anggota KPU itu ditambah misalnya,” ujar Hadar.
Hadar berpendapat bahwa perlu ada gagasan baru untuk menciptakan pemilu yang lebih efisien, mudah, dan terjangkau di masa depan. Ia menekankan bahwa KPU memiliki rekam jejak pelaksanaan pemilu yang panjang sehingga dapat menjadi sumber masukan berharga bagi para pembuat undang-undang. “Menurut hemat saya, kita perlu keluar dengan ide-ide membuat pemilu ke depan itu misalnya lebih efisien, lebih mudah, lebih murah gitu ya, dan seterusnya. Jadi bukan menambah anggota KPU misalnya. Jangan-jangan yang lebih diperlukan adalah orang-orang sekretariat yang lebih mumpuni dan jumlahnya cukup,” tambahnya.
Senada dengan itu, Putu Artha juga memberikan pandangannya terkait RUU Pemilu. Ia menyarankan agar KPU melakukan pendekatan intensif dalam proses penyusunan RUU tersebut. “Saya setuju cabang kekuasaan keempat versi Jimly Asshiddiqie. Kalau itu belum bisa dilaksanakan, setidak-tidaknya tolong teman-teman KPU bergerilya di penyusunan undang-undang yang baru, bisa tidak, tidak melalui fit and proper test di DPR RI? Langsung presiden. Presiden bikin surat keputusan pansel isinya 17 orang: 9 eksekutif, 8 legislatif. Langsung dilantik oleh presiden, tidak usah lagi melalui ranah yang lain,” ujar Putu.
Putu Artha mengungkapkan keprihatinannya terhadap independensi KPU yang dinilainya telah mengalami penurunan. “Karena kita sayang pada lembaga ini, saya orang yang risau seperti Mas Anas. Saya terbuka saja blak-blakan di forum ini. Bicara independensi KPU dari KPU ke KPU, sekarang kita mengalami degradasi, entah seberapa persen, saya tidak paham,” ujarnya.
Komentar