Aduan Dugaan Pelanggaran Etik KPU Terkait Pencalonan Gibran Masih Diverifikasi

DKPP menerima aduan terkait dugaan pelanggaran etik KPU dalam proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Lima aduan diajukan, dua di antaranya memenuhi syarat administrasi.

Aduan Dugaan Pelanggaran Etik KPU Terkait Pencalonan Gibran Masih Diverifikasi
Foto: Esti Widiyana

Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) kini tengah memverifikasi aduan yang berkaitan dengan proses pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Aduan tersebut berfokus pada dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ketua DKPP, Heddy Lugito, menjelaskan bahwa dari lima aduan yang diterima, baru dua yang dinyatakan memenuhi syarat secara administrasi. Proses sidang baru akan dijadwalkan setelah seluruh tahapan verifikasi materi aduan selesai.

“Lima aduan itu, substansi pokok aduannya sama. Baru dua yang memenuhi syarat administrasi, lanjut ke verifikasi materi aduan. Tiga lainnya masih proses verifikasi administrasi. Bila semuanya sudah lengkap. Kami akan jadwalkan sidang,” jelas Heddy Lugito saat dihubungi, Senin (9/11/2026).

Heddy memastikan bahwa DKPP akan memproses setiap aduan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Ia juga menegaskan bahwa seluruh proses persidangan akan dilaksanakan secara terbuka dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube DKPP.

Sebelumnya, Denny Indrayana bersama sejumlah pihak, termasuk KIPP, Partai Ummat, FPP TNI, Subhan Palal, dan Mercy Sihombing, telah melaporkan para komisioner KPU RI ke DKPP. Laporan ini didasari atas dugaan adanya ‘penyelundupan’ Pasal 18 ayat 3 dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023.

“Karena permohonan kami itu bukan hanya masalah ijazah, itu cacat administratif. Permohonan kami itu juga menyangkut cacat manipulatif dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023. Ruang publik sekarang masih dipenuhi dengan soal-soal terkait ijazah,” ujar Denny Indrayana seusai membuat aduan di Kantor DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (14/10/2026).

Denny menyebut aduan ini merupakan kelanjutan dari upaya hukum setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan yang mereka ajukan. Ia menekankan bahwa persoalan syarat pendidikan Gibran belum sepenuhnya selesai.

Pihak pelapor menuding KPU telah melakukan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023. Hal ini mengacu pada perdebatan antara anggota Komisi II DPR dengan mantan Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengenai pasal tersebut.

Selanjutnya, mereka menduga KPU menerima surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tanpa melalui proses yang profesional, termasuk verifikasi kelengkapan dan pemenuhan dokumen yang sering disebut verifikasi faktual.

“Yang ketiga, KPU diduga menghambat fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu, karena tidak memberikan akses kepada Bawaslu untuk ikut mengawasi, memonitor proses pencalonan, termasuk dokumen-dokumen yang diberikan oleh pasangan calon. Termasuk sistem Silon, Sistem Informasi Pencalonan, yang aksesnya tidak dibuka kepada Bawaslu. Itu menjadi fakta persidangan di Mahkamah Konstitusi,” ungkap Denny.

Denny Indrayana juga menuntut agar jajaran komisioner KPU saat ini dipecat dan tidak diberikan jabatan publik apa pun di masa mendatang.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *