Universitas Indonesia (UI) memberikan penegasan bahwa rencana pembangunan Sekolah Rakyat tidak akan memanfaatkan lahan yang berada di dalam kawasan Hutan Kota UI. Lahan yang diusulkan untuk pembangunan tersebut berlokasi di kawasan kampus yang berada di sisi Jakarta. Pemanfaatan lahan ini akan ditentukan berdasarkan hasil penilaian dan kesesuaian peruntukannya.
Penegasan ini disampaikan oleh pihak UI sebagai respons terhadap perhatian publik mengenai rencana pembangunan Sekolah Rakyat. Isu ini sebelumnya telah dibahas dalam pertemuan antara Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Gubernur DKI Jakarta yang berlangsung di Balai Kota pada Senin (16/11).
Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah dan Internasional UI, Erwin Agustian Panigoro, dalam pernyataan resminya pada Selasa (17/11) menjelaskan bahwa lahan yang diusulkan untuk Sekolah Rakyat terletak di kawasan kampus sisi Jakarta, dan bukan di dalam area Hutan Kota UI. Menurutnya, kawasan hutan kota akan terus dipreservasi dan dijaga kelestariannya, sehingga rencana pembangunan tersebut tidak akan mengorbankan komitmen pelestarian lingkungan yang telah ada.
“Perhatian publik terhadap kelestarian Hutan Kota UI sejalan dengan komitmen UI sendiri. Akses pendidikan dan pelestarian lingkungan bukan dua hal yang harus dipertentangkan,” ujar Erwin dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/11/2026).
Erwin menambahkan bahwa tanah yang dikelola oleh UI merupakan tanah negara. Oleh karena itu, tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat apabila memang dibutuhkan oleh negara. Ia mengemukakan bahwa selain kawasan hutan kota, terdapat sejumlah lahan matang di dalam lingkungan kampus yang memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut setelah melalui proses penilaian sesuai peruntukannya.
Dukungan terhadap pembangunan Sekolah Rakyat dipandang sebagai bagian dari komitmen perguruan tinggi untuk memperluas akses pendidikan, khususnya bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan. Namun demikian, pemanfaatan lahan harus tetap didasarkan pada hasil penilaian dan kesesuaian penggunaannya.
Terkait penentuan lokasi, Erwin mengklarifikasi bahwa hingga saat ini belum ada lokasi pembangunan Sekolah Rakyat yang ditetapkan secara definitif. Penentuan lokasi tersebut merupakan kewenangan pemerintah dan harus melalui serangkaian proses, termasuk survei kesiapan, penilaian kelayakan, serta pemeriksaan kesesuaian lahan.
Untuk menentukan lokasi yang paling sesuai, proses penetapan Sekolah Rakyat akan dikoordinasikan antara UI bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Sosial. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa lahan yang dipilih tidak hanya memenuhi kebutuhan pembangunan Sekolah Rakyat tetapi juga sesuai dengan peruntukannya.
Melalui proses penentuan lokasi yang cermat ini, pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Kampus UI diharapkan dapat secara efektif mendukung perluasan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Hal ini diharapkan dapat berjalan selaras dengan upaya pelestarian lingkungan, sehingga pemanfaatan lahan untuk kepentingan pendidikan dapat berjalan beriringan dengan upaya menjaga kelestarian Hutan Kota UI.
Komentar