Direktorat Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang berujung pada kematian seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi. Kasus ini melibatkan penempatan PMI secara non-prosedural ke luar negeri, di mana salah satu korban berinisial M meninggal dunia setelah meminta dipulangkan karena sakit namun tidak diizinkan.
Direktur Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri, Brigjen Nurul Azizah, menyatakan komitmen Polri untuk menangani setiap tindak pidana terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan secara profesional dan tegas. “Ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas Polri kepada masyarakat, sekaligus menunjukkan komitmen kami untuk memastikan bahwa setiap tindak pidana terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan, termasuk perdagangan orang, akan ditangani secara profesional, tegas, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Nurul dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2026).
Nurul menambahkan bahwa pihaknya akan menindak tegas para pelaku yang terlibat dalam sindikat ini dan memastikan jeratan hukum yang setimpal. “Kami juga ingin menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap eksploitasi maupun perdagangan manusia. Siapa pun pelakunya dan apa pun latar belakangnya, akan diproses. Kami tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan tidak mendahului proses peradilan,” jelasnya.
Kasubdit III Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri, Kombes Yolanda Evalyn Sebayang, memaparkan kronologi kasus ini yang bermula pada tahun 2024. Korban M ditawari pekerjaan sebagai asisten rumah tangga (ART) di Arab Saudi dengan iming-iming gaji sebesar 1.200 riyal. “Perkara ini bermula pada tahun 2024 ketika korban berinisial M ditawari pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di Arab Saudi dengan iming-iming gaji sebesar 1.200 riyal,” papar Yolanda.
Proses perekrutan dan keberangkatan korban dilakukan secara bertahap melalui beberapa pihak, mulai dari perekrut lapangan, sponsor, hingga perusahaan yang mengurus dokumen dan visa. M akhirnya diberangkatkan ke Arab Saudi pada 11 Agustus 2024.
Namun, pada November 2025, korban mengabarkan kepada keluarganya bahwa ia sakit dan ingin segera pulang. Alih-alih diizinkan pulang, korban justru diduga mengalami tekanan dan ancaman apabila menolak melanjutkan pekerjaannya. “Berdasarkan keterangan dalam penyidikan, korban diduga mengalami tekanan dan ancaman apabila menolak melanjutkan pekerjaannya,” ungkap Yolanda.
Tragisnya, pada Februari 2026, pihak keluarga menerima kabar bahwa M telah meninggal dunia di Arab Saudi. Jenazah korban kemudian dipulangkan ke Indonesia. “Pada Februari 2026, keluarga menerima informasi bahwa korban telah meninggal dunia di Arab Saudi. Jenazah korban kemudian dipulangkan ke Indonesia,” tutur Yolanda.
Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan lima orang tersangka yang memiliki peran berbeda dalam sindikat pengiriman PMI ilegal tersebut. Kelima tersangka itu adalah:
- M (Perempuan): Perekrut lapangan yang menawarkan pekerjaan ART di Arab Saudi kepada korban, lalu menyerahkannya ke pihak sponsor.
- AS (Perempuan): Sponsor yang mengurus proses dan keberangkatan korban, serta berkoordinasi dengan pihak terkait.
- N (Laki-laki): Sponsor yang membantu pengurusan dokumen, perjalanan, hingga proses pemberangkatan korban.
- R (Perempuan): Komisaris PT Alfa Nusantara Perdana yang mengoordinasikan pengurusan enjaz, sidik jari (biometrik), serta proses penerbitan visa melalui perusahaan.
- AN (Laki-laki): Direktur Utama PT Alfa Nusantara Perdana yang berperan mengurus visa, termasuk memproses data paspor korban lewat sistem enjaz.
Selain menahan para tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk 6 unit ponsel, 2 unit CPU komputer, dokumen paspor, kartu keluarga (KK), dokumen pemberangkatan, serta riwayat transaksi keuangan sindikat.
Yolanda mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dan tidak tergiur dengan tawaran bekerja di luar negeri tanpa melalui mekanisme resmi pemerintah. “Perkara ini menjadi perhatian serius karena penempatan pekerja migran secara non-prosedural dapat menempatkan seseorang dalam situasi kerja yang tidak terlindungi, rentan terhadap tekanan dan eksploitasi, bahkan dapat berujung pada hilangnya nyawa,” tegas Yolanda.
Atas perbuatannya, kelima tersangka dijerat dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, Pasal 81 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Komentar