Direktorat Tindagang Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri sedang melakukan pendalaman terhadap dugaan tindak pidana makar yang terkait dengan kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Kasus ini melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama tiga jenderal polisi lainnya.
Selain Listyo Sigit, tiga jenderal polisi yang juga ditetapkan sebagai tersangka adalah Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Saat ini, mereka disangkakan dengan pasal terkait penyadapan dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Kepala Bareskrim Polri, Komjen Asep Safrudin, menyatakan bahwa penyidikan kasus ini tidak hanya berhenti pada pasal penyadapan. Ia memastikan tim penyidik bekerja keras untuk menelusuri dan mendalami unsur-unsur dugaan makar yang dilakukan oleh para tersangka.
“Tim terus bekerja untuk mendalami dan menelusuri terkait dugaan makar tersebut,” ujar Asep saat dihubungi pada Minggu (8/11/2026).
Kepala BIN Sebut Tindakan Listyo Dkk Mengarah Makar
Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Muhammad Herindra, turut angkat bicara mengenai kasus penyadapan ilegal yang diduga dilakukan oleh eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap Presiden Prabowo Subianto. Herindra menegaskan bahwa tindakan penyadapan tersebut mengarah pada perbuatan makar.
“Saya pikir itu adalah suatu tindakan yang ilegal, dan mengarah ke tindakan yang makar. Itu saja,” kata Herindra usai mengunjungi Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (6/11).
Herindra menjelaskan bahwa kunjungannya ke Istana Presiden bertujuan untuk melaporkan beberapa hal penting kepada Presiden. “Saya harus ada yang dilaporkan ke Presiden,” ungkapnya.
Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo ini dilaporkan telah berlangsung sejak tahun 2025. Akibat dari kasus ini, Presiden Prabowo memberhentikan Listyo Sigit dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan pada Rabu (4/11).
Komentar