Direktorat Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri kembali mengungkap jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang merekrut warga negara Indonesia (WNI) untuk dijadikan tentara bayaran di Rusia. Dalam operasi terbaru ini, polisi berhasil menetapkan dan menahan tiga orang tersangka yang berperan sebagai perekrut.
Kasubdit III Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Yolanda Evalyn Sebayang menjelaskan bahwa salah satu kasus bermula dari perekrutan lima WNI pada periode Maret hingga Agustus 2026. Para korban dihubungi melalui aplikasi pesan seperti WhatsApp dan Telegram.
Awalnya, kelima korban yang semuanya laki-laki dijanjikan pekerjaan sebagai tenaga logistik, sekuriti, atau tenaga medis di perusahaan tambang di Rusia. Mereka juga dijanjikan gaji fantastis sebesar 3.000 USD atau sekitar Rp 47 juta per bulan, ditambah bonus kontrak 10.000 USD. Namun, setibanya di Rusia, para korban justru dipaksa menjadi militer bayaran.
“Pekerjaan yang dijanjikan tersebut diduga tidak sesuai dengan kenyataan. Para korban justru dipekerjakan sebagai militer bayaran Rusia,” ungkap Yolanda.
Dalam kasus ini, satu tersangka berinisial MI ditetapkan sebagai penanggung jawab perekrutan. MI berperan mengarahkan korban hingga memproses keberangkatan mereka, dan diduga memperoleh keuntungan 1.000 USD untuk setiap orang yang berhasil direkrut melalui aset kripto. Barang bukti yang disita dari MI meliputi buku catatan dokumen pengurusan pemakaman dan asuransi kematian, perjanjian perekrutan personel militer, dua unit telepon genggam, satu unit laptop, serta dokumen rekening tabungan.
Dijanjikan Bonus Rp 620 Juta Lewat Media Sosial
Pada perkara terpisah, Bareskrim bersama Satuan Reserse Mobil (Satresmob) membongkar praktik perekrutan tentara bayaran yang dipromosikan secara terang-terangan melalui media sosial, termasuk TikTok, Instagram, dan grup lowongan kerja luar negeri di Facebook.
Para tersangka dalam kasus ini menjanjikan bonus sebesar 35.000 USD atau sekitar Rp 620 juta kepada para korban, selain gaji bulanan 3.000 USD dan tiket gratis. Yolanda menekankan bahwa tidak ada pelatihan, pemeriksaan kesehatan, atau kontrak kerja yang jelas di Indonesia, bahkan visa yang digunakan adalah visa turis.
Penyidik menangkap dua tersangka dalam kasus ini, yaitu IG dan AS. IG bertugas merekrut, menampung korban di hotel transit bandara, membuat surat pernyataan rekayasa untuk mengelabui petugas imigrasi, dan mengantar korban ke bandara. Ia diduga memperoleh komisi 1.600 USD atau sekitar Rp 28 juta.
Sementara itu, AS berperan sebagai perantara lokal yang terhubung langsung dengan agen di Rusia. AS mengurus visa, tiket, dan akomodasi, dengan imbalan keuntungan 1.515 USD yang ditransfer melalui dompet kripto.
Yolanda menambahkan bahwa dari total tujuh korban yang direkrut oleh sindikat ini, empat orang berhasil diberangkatkan ke Rusia pada September 2026, yaitu AM, HW, AD, dan MI. Tiga korban lainnya, HA, AF, dan AY, berhasil dicegah keberangkatannya dan diamankan di Indonesia.
Bareskrim Polri mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap tawaran kerja di luar negeri, terutama yang menjanjikan bonus fantastis dan berkaitan dengan dinas militer asing, karena memiliki risiko serius terhadap keselamatan dan status hukum. “Pesan kami: kenali modusnya, cegah kejahatannya, lindungi korbannya, dan laporkan pelakunya,” ujar Yolanda.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, serta Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).
Pengungkapan ini menambah daftar panjang kasus TPPO dengan modus pengiriman tentara bayaran ke Rusia. Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menangani total 58 WNI menjadi korban dari lima laporan polisi yang ditangani bersama Polda Metro Jaya dan Polres Bogor.
Komentar