Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, Ace Hasan Syadzily, menekankan pentingnya menempatkan ketahanan nasional sebagai prioritas strategis dalam menghadapi masa depan dunia yang semakin dinamis dan tidak lagi didominasi oleh satu kekuatan global.
Pernyataan tersebut disampaikan Ace saat berpidato di hadapan para delegasi negara anggota Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO) dalam forum internasional yang diselenggarakan di Moskow, Rusia. Pidatonya bertema ‘Beyond Unipolarity: Shaping a New Global Order through Strategic Balance and Collective Security’.
Menurut Ace, ketahanan nasional mencakup integrasi aspek pertahanan, diplomasi, kemampuan ekonomi dan teknologi, kohesi sosial, serta kepemimpinan strategis. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi risiko, menjaga kepentingan nasional, dan berkontribusi pada perdamaian dunia.
Selain ketahanan nasional, Ace juga mengusulkan dua prioritas strategis lainnya. Pertama, mengalihkan fokus dari persaingan memperebutkan dominasi menjadi keseimbangan tanggung jawab. Kedua, memperkuat lembaga-lembaga multilateral agar lebih representatif dan efektif dalam menghadapi tantangan global.
Ace menegaskan bahwa ketahanan suatu bangsa memiliki kaitan erat dengan ketahanan kawasan dan dunia. “Bagi Indonesia, ketahanan tidak dapat dipisahkan. Bangsa yang kuat membangun kawasan yang kuat, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap stabilitas global,” ungkapnya.
Ia juga menekankan bahwa pangan seharusnya tidak dijadikan senjata. Penyelesaian konflik harus melalui dialog, peredaan ketegangan (deeskalasi), serta penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982 dan prinsip kebebasan navigasi.
Ace menambahkan, kemandirian strategis harus berjalan seiring dengan kerja sama global. Indonesia, lanjutnya, memperkuat ketahanan energi melalui program B50 dan inisiatif tenaga surya 100 GW, sembari mendorong transisi energi yang berkeadilan serta membangun rantai pasok yang tangguh.
Ia menilai negara-negara berkembang perlu bertransformasi dari sekadar konsumen menjadi produsen, inovator, dan pencipta teknologi. Pandangan ini berangkat dari pertanyaan mendasar mengenai arah tatanan internasional di era pasca-unipolaritas.
“Seiring dunia bergerak melampaui unipolaritas, yaitu masa ketika satu kekuatan global mendominasi, apakah dunia sedang menuju tatanan internasional yang lebih berimbang atau justru memasuki era kekuatan global yang lebih sarat persaingan?” tuturnya.
Pertanyaan ini, menurut Ace, bukan hanya tentang negara mana yang akan bangkit, melainkan tentang tatanan internasional seperti apa yang akan dibangun dan diwariskan kepada generasi mendatang. Tantangan utamanya adalah memastikan bahwa persaingan geopolitik, disrupsi teknologi, dan fragmentasi ekonomi tidak merusak perdamaian, pembangunan, dan keamanan manusia.
Ace menjelaskan tiga pergeseran besar dalam peta kekuatan global. Pertama, kekuatan semakin tersebar, memungkinkan negara-negara berkekuatan menengah untuk ikut menentukan arah kebijakan global melalui kemitraan strategis dan kerja sama praktis.
Kedua, saling ketergantungan menjadi sumber peluang sekaligus kerentanan. Gangguan pada sektor energi, pangan, teknologi, dan rantai pasok dapat dengan cepat berkembang menjadi ancaman keamanan.
“Ketiga, cakupan keamanan semakin luas. Ancaman siber, kecerdasan artifisial, manipulasi informasi, bencana iklim, pandemi, dan gangguan terhadap infrastruktur kritis tengah membentuk ulang keamanan melampaui respons militer tradisional,” jelas Ace.
Pergeseran ini menghadirkan tantangan mendasar bagi keamanan kolektif. Bagaimana negara menjaga kedaulatan dan keamanan tanpa merugikan negara lain, serta bagaimana memastikan penangkalan mampu mencegah agresi tanpa memicu perlombaan senjata.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Ace mengajukan tiga prinsip: keamanan yang berlandaskan penghormatan terhadap kedaulatan dan hukum internasional, penangkalan yang disertai diplomasi, serta keamanan kolektif yang terus berkembang untuk menghadapi ancaman nontradisional.
Ia menambahkan, kekuatan sejati keamanan kolektif tidak hanya diukur dari kemampuan merespons ancaman, tetapi juga dari kemampuan mencegah konflik serta menjaga martabat manusia dan kemakmuran bersama melalui kerja sama internasional yang lebih kuat.
Ace juga menjelaskan bahwa Indonesia berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif, yang berarti tidak berpihak pada blok kekuatan mana pun dan menjalin hubungan konstruktif dengan semua bangsa. Melalui sentralitas ASEAN dan kemitraan internasional yang lebih luas, Indonesia mendorong terciptanya arsitektur keamanan yang inklusif.
“Kami meyakini bahwa dunia multipolar seharusnya menciptakan peluang kerja sama yang lebih besar, bukan memperdalam perpecahan,” kata Ace.
Menutup pidatonya, Ace mengingatkan bahwa kekuatan global seharusnya tidak diukur dari dominasi, melainkan dari kontribusinya dalam mewujudkan dunia yang aman, damai, dan sejahtera. “Marilah kita bersama-sama membentuk tatanan internasional yang lebih berimbang, inklusif, dan tangguh,” pesannya.
Dalam forum tersebut, Gubernur Lemhannas RI didampingi oleh Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol Gatot Tri Suryanta; Tenaga Profesional Bidang Sumber Kekayaan Alam Lemhannas RI Prof. Dadan Umar Daihani; serta Kepala Biro Kerja Sama dan Hukum Settama Lemhannas RI Brigjen TNI (Mar) Suliono. Forum ini dihadiri oleh pejabat tinggi pemerintah dari negara-negara anggota CSTO, negara sahabat, perwakilan organisasi internasional, diplomat, akademisi, dan pakar terkemuka.
Komentar