JAKARTA – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mendesak pemerintah daerah (Pemda) untuk memprioritaskan alokasi anggaran pada program-program yang berdampak langsung pada pelayanan masyarakat. Menurutnya, belanja daerah harus berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar warga, terutama dalam menciptakan lapangan kerja, menjamin ketersediaan pangan murah, serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan.
Pesan ini disampaikan Tomsi saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) Tahun 2026 di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta, pada Kamis (19/11). Rakernas yang mengusung tema ‘Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah melalui Sinergi Kebijakan Pusat dan Daerah untuk Mewujudkan Kemandirian Fiskal dan Pembangunan Berkelanjutan’ ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan kebijakan.
“Saya berharap ini bisa tersosialisasikan, sehingga anggaran itu bisa fokus pada di situ,” ujar Tomsi dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).
Selain memastikan anggaran berpihak pada kebutuhan masyarakat, Tomsi juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas fiskal daerah. Ia menyoroti bahwa kapasitas fiskal sebagian besar daerah masih tergolong lemah. Oleh karena itu, Pemda perlu bekerja lebih optimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta mengelola aset pemerintah secara efektif berdasarkan potensi dan target yang realistis.
“Dari analisa BUMD saja, masih banyak, daerah-daerah yang BUMD-nya tidak sejalan dengan karakteristik. Contoh, daerah pertanian, BUMD pertaniannya tidak ada. Daerah perikanan, BUMD perikanannya berkaitan dengan hasil laut itu tidak ada, padahal potensinya ada di sana,” terangnya.
Lebih lanjut, Tomsi menekankan pentingnya peningkatan kualitas belanja daerah melalui evaluasi program dan kegiatan yang cermat. Para Sekretaris Daerah (Sekda) perlu memastikan bahwa setiap program yang akan dilaksanakan memiliki tujuan yang jelas, alokasi anggaran yang sesuai kebutuhan, serta dampak yang terukur.
Program yang dinilai tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, baik dari sisi output maupun outcome, harus dievaluasi untuk kemudian dihapus atau diganti. Ia berharap para Sekda dapat mengawal proses evaluasi ini secara aktif.
Menurutnya, proses evaluasi memang membutuhkan waktu, namun hasilnya dapat mendorong perubahan orientasi belanja daerah. Belanja tidak lagi sekadar diarahkan untuk merealisasikan anggaran, tetapi harus didasarkan pada kebutuhan pelayanan masyarakat dengan indikator output dan outcome yang terukur. Hal ini merupakan pergeseran dari pengukuran lama yang hanya fokus pada serapan anggaran.
“Jadi dulu kita mengukurnya dari, wah, sudah berapa persen nih serapan anggaran? Iya kan? Nah, sekarang tidak hanya masalah serapannya, tetapi ada output dan outcome-nya. Kemudian, mengurangi belanja yang tidak produktif. Selanjutnya, evaluasi kinerja anggaran secara berkala,” ungkapnya.
Tomsi menambahkan, penyusunan program pembangunan daerah perlu dilakukan secara kolektif dengan mempertimbangkan skala prioritas. Ia kembali mengingatkan agar Pemda tetap memusatkan perhatian pada program-program strategis nasional.
Sebagai tambahan, Kemendagri sedang menyusun rapor kepala daerah sebagai instrumen evaluasi kinerja Pemda. Indikator yang menjadi perhatian dalam rapor ini meliputi angka kemiskinan, pengangguran, stunting, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Nah, itu lagi kita susun, ya, dan nanti dari inspektorat akan membuat evaluasi daerah, ya, evaluasi daerah. Tolong ini juga supaya teman-teman anggarannya fokus ke sana, gitu loh. Jangan terbuang kepada hal-hal yang sia-sia,” pungkasnya.
Rakernas tersebut turut dihadiri oleh Ketua Umum Forsesdasi Sri Wahyuni, Wakil Ketua Umum Forsesdasi Adhy Karyono, serta para Sekda atau perwakilannya dari berbagai wilayah di Indonesia.
Komentar