Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem, Ahmad Lukman Jupiter, mengapresiasi langkah Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta yang melakukan operasi penindakan terhadap praktik parkir liar di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Ia menilai upaya ini sebagai langkah positif untuk mengatasi keresahan masyarakat akibat parkir liar.
“Saya mengapresiasi langkah Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang telah melakukan operasi penindakan terhadap praktik parkir liar di kawasan Blok M,” kata Jupiter dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).
Jupiter menekankan bahwa persoalan parkir liar di Jakarta, khususnya Blok M, perlu diselesaikan hingga ke akar masalahnya. Ia menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola perparkiran, yang meliputi legalitas operator, perizinan pengelolaan, pengawasan juru parkir, hingga transparansi penerimaan pendapatan daerah.
Ia mendesak Dishub DKI untuk konsisten dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran parkir liar. Tindakan tegas harus diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku, bukan sekadar teguran atau penertiban sementara.
“Penegakan hukum harus konsisten. Dishub harus melakukan pengawasan rutin dan berkelanjutan. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan tegas sesuai ketentuan, bukan hanya teguran atau penertiban sementara,” ujarnya.
Lebih lanjut, Jupiter mendorong dilakukannya audit dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh juru parkir di kawasan Blok M. Pemeriksaan ini mencakup legalitas, perizinan, hingga kewajiban pembayaran retribusi dari pungutan masyarakat.
Selain penindakan, ia mengusulkan penerapan digitalisasi sistem perparkiran. Inisiatif ini mencakup pembayaran non-tunai, penggunaan CCTV berbasis kecerdasan buatan (AI), serta sistem pencatatan transaksi yang terintegrasi.
Menurutnya, langkah digitalisasi ini akan memungkinkan pemantauan seluruh kendaraan dan transaksi parkir, sehingga potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diminimalkan.
“Selain pembayaran dengan digitalisasi sistem perparkiran, saya mendorong penerapan pembayaran non-tunai, CCTV berbasis AI, dan sistem pencatatan transaksi yang terintegrasi agar seluruh kendaraan dan transaksi parkir dapat terpantau,” jelasnya.
Jupiter juga meminta Dishub untuk memperkuat koordinasi dengan Satpol PP, Bapenda, aparat penegak hukum, dan instansi terkait lainnya. Pengawasan lintas instansi dinilai krusial agar penanganan parkir liar tidak berjalan secara terpisah.
Ia mengingatkan agar penertiban dievaluasi secara berkala untuk mencegah juru parkir liar kembali beroperasi setelah petugas meninggalkan lokasi.
Jupiter menilai kawasan Blok M sebagai salah satu kawasan strategis Jakarta yang memerlukan penataan optimal. Masyarakat dan pengunjung diharapkan merasa nyaman serta mendapatkan kepastian terkait tarif dan layanan parkir.
“Prinsip saya sederhana: jangan hanya menertibkan orang yang berada di lapangan, tetapi benahi juga sistem dan tata kelola yang memungkinkan praktik parkir liar itu terus terjadi,” tuturnya.
Ia berharap operasi penertiban parkir liar ini dapat menjadi momentum untuk membenahi sistem perparkiran di Jakarta secara keseluruhan. Dengan demikian, penanganan parkir liar tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga menciptakan tata kelola yang tertib, transparan, akuntabel, serta meningkatkan PAD DKI Jakarta.
Komentar