Indonesia Bentuk Unit Khusus Percepat Pemangkasan Emisi Metana

Pemerintah Indonesia menyiapkan unit kerja khusus bernama Super Pollutant Unit untuk mempercepat penurunan emisi metana dan polutan iklim lainnya, ditargetkan beroperasi penuh pada 2027.

Indonesia Bentuk Unit Khusus Percepat Pemangkasan Emisi Metana
Foto: Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono dalam forum From Ambition to Implementation: Scaling Solutions to Reduce Methane and Other Non-CO₂ Climate Pollutants di sela-sela COP31 Turki (dok. KLH)

JAKARTA – Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan pembentukan unit kerja khusus yang berfokus pada percepatan penurunan emisi metana serta polutan iklim lainnya. Unit yang diberi nama Super Pollutant Unit ini ditargetkan untuk mulai beroperasi secara penuh pada tahun 2027.

Rencana strategis ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, dalam forum “From Ambition to Implementation: Scaling Solutions to Reduce Methane and Other Non-CO₂ Climate Pollutants”. Forum tersebut diselenggarakan di sela-sela Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) yang berlangsung di Antalya, Turki, pada Senin (16/11).

Pembentukan unit khusus ini merupakan bagian integral dari tindak lanjut kerja sama antara Indonesia dengan Climate and Clean Air Coalition (CCAC). Kerja sama ini diwujudkan melalui program Super Pollutant Country Action Accelerator Programme.

“Desember lalu, saya menghadiri dialog tingkat menteri CCAC di Nairobi. Saya senang dapat melanjutkan diskusi ini di Antalya. Saya juga ingin kembali menyampaikan terima kasih karena Indonesia telah dipilih sebagai salah satu dari tujuh negara pertama dalam program Super Pollutant Country Action Accelerator,” ujar Diaz kepada para wartawan pada Kamis (19/11/2026).

Dalam program tersebut, Indonesia terpilih menjadi satu dari tujuh negara pertama di dunia yang akan menerima dukungan pendanaan sebesar USD 5 juta, yang setara dengan Rp 91,2 miliar.

Pada kesempatan yang sama, Diaz Hendropriyono menyoroti sektor persampahan sebagai salah satu area fokus utama dalam pengendalian emisi metana di Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa dari total 511 tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah yang ada di Indonesia, sebanyak 76 di antaranya pernah mengalami insiden kebakaran.

Insiden kebakaran TPA tersebut, menurutnya, berpotensi memicu pelepasan gas pencemar ke atmosfer. Lebih lanjut, risiko kebakaran di TPA dinilai semakin meningkat akibat anomali cuaca ekstrem, termasuk fenomena El Niño dan dampak pemanasan global.

“Di Indonesia, dari 511 TPA sampah, 76 di antaranya mengalami kebakaran. Kondisi ini diperparah oleh fenomena El Niño dan pemanasan global yang juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, saya kembali mengapresiasi dukungan CCAC dalam penanganan emisi gas pencemar iklim,” jelasnya.

Melalui pembentukan Super Pollutant Unit, pemerintah Indonesia berharap dapat memperkuat koordinasi lintas sektor dalam upaya pengendalian polutan iklim. Unit ini juga diharapkan dapat mendukung penyempurnaan metode pengukuran emisi serta memastikan program mitigasi gas rumah kaca non-CO₂ berjalan lebih efektif di lapangan.

Diaz menambahkan bahwa pemerintah sangat berharap dukungan pendanaan dan kerja sama internasional melalui CCAC dapat mempercepat upaya Indonesia dalam menekan emisi metana dan polutan iklim lainnya secara berkelanjutan.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *