RUU Penyadapan Diprioritaskan Disahkan Tahun Ini, Komisi III DPR Targetkan Rampung 2026

Komisi III DPR menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan rampung tahun ini. Berbagai kajian dan diskusi telah dilakukan untuk mempercepat proses legislasi.

RUU Penyadapan Diprioritaskan Disahkan Tahun Ini, Komisi III DPR Targetkan Rampung 2026
Anggota Komisi IIl DPR, Hinca Panjaitan. (Dwi/detikcom)

Anggota Komisi III DPR, Hinca Panjaitan, menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan ditargetkan untuk diselesaikan pada tahun ini. Ia menyoroti krusialnya RUU ini, terutama menyikapi kasus-kasus penyadapan ilegal yang melibatkan pejabat publik, termasuk isu penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan tokoh lainnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Hinca dalam rapat koordinasi penyusunan Prolegnas RUU prioritas tahun 2027. Sebelumnya, ia juga menyinggung progres RUU Perampasan Aset yang diharapkan dapat disahkan sebelum 15 Desember 2026.

“Pimpinan, sedang berlangsung dan akan segera, segera selesai, hari ini sudah sampai saat timus dan timsin, yaitu RUU yang akan diselesaikan pada masa persidangan dua tahun sidang 2026-2027, RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana. Mudah-mudahan minggu ini selesai sehingga sebelum 15 Desember 2026 undang-undang ini telah selesai dikerjakan,” ujar Hinca dalam rapat di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Hinca melanjutkan dengan menyebutkan usulan RUU prioritas tahun 2027 dari pimpinan Komisi III DPR. Beberapa rancangan undang-undang yang diajukan antara lain RUU tentang Jabatan Hakim, RUU tentang Hukum Acara Perdata, serta RUU tentang Narkotika dan Psikotropika yang merupakan gabungan dari dua undang-undang sebelumnya.

“Pimpinan Komisi III mengajukan usulan rancangan undang-undang prioritas tahun 2027, yakni: satu, Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim; dua, Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata; tiga, Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika dan Psikotropika, ini sebenarnya dua undang-undang yang digabungkan menjadi satu,” jelas Hinca.

Usulan lainnya mencakup RUU tentang Penyadapan dan RUU tentang Pelaksanaan Pidana Mati. RUU Pelaksanaan Pidana Mati diusulkan oleh pemerintah terkait dengan KUHP dan KUHAP yang baru.

“Empat, Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan; yang kelima, Rancangan Undang-Undang tentang Pelaksanaan Pidana Mati, yaitu tata cara pelaksanaan pidana mati yang diusulkan pemerintah karena menyangkut dengan KUHP dan KUHAP kita yang baru,” tambahnya.

Lebih lanjut, Hinca menekankan bahwa RUU tentang Penyadapan menjadi prioritas untuk diselesaikan dalam waktu dekat. Komisi III DPR telah melaksanakan berbagai rapat dengar pendapat dengan para pakar untuk mendalami rancangan ini.

“Khusus mengenai Rancangan Undang-Undang Penyadapan, Pimpinan, kami ingin menyampaikan bahwa situasi dan kondisi yang terjadi sangat memungkinkan untuk kita dahulukan, untuk kita prioritaskan yang berkenaan dengan penyadapan ini,” kata Hinca.

Ia merinci sejumlah kegiatan yang telah dilakukan Komisi III terkait RUU Penyadapan. Ini termasuk diskusi pakar oleh Badan Keahlian pada 21 Januari 2026 dengan Wakil Menteri Hukum dan akademisi, serta diskusi lanjutan dengan ahli lain pada 22 Januari 2026. Konsultasi publik untuk penyusunan naskah akademik juga telah dilaksanakan pada 17 Juli 2026.

Anggota Komisi III DPR juga telah melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat, Turki, dan Korea untuk mengkaji RUU Penyadapan. Terbaru, pada 16 November, Komisi III menggelar rapat dengan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri untuk menerima masukan.

Menyikapi selesainya RUU Perampasan Aset, Hinca berharap RUU Penyadapan juga dapat segera diserahkan ke Komisi III untuk dituntaskan, membantu Badan Legislasi (Baleg) dalam menyelesaikan tugasnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Baleg DPR Bob Hasan mengonfirmasi target penyelesaian RUU Penyadapan pada tahun ini. Komisi III DPR menargetkan penyelesaian pada 2026.

“Kita kejar tahun ini. Mudah-mudahan bisa kita kejar,” ujar Hinca merespons pertanyaan Bob Hasan.

Bob Hasan menjelaskan bahwa jika RUU Penyadapan ditargetkan selesai tahun ini, maka akan ada evaluasi Prolegnas yang disampaikan dalam rapat paripurna. RUU Penyadapan yang semula merupakan inisiatif Baleg akan dialihkan ke Komisi III DPR.

“Nah, ini kalau memang tahun ini akan diselesaikan, maka di paripurna ke depan kita akan menyampaikan evaluasi prolegnas tentang penyadapan dari Baleg ke Komisi III. Seperti itu. Maka saya bertanya, apakah akan diselesaikan tahun ini?” tanya Bob Hasan.

“Dalam rencana kami, kami selesaikan tahun ini karena memang kondisi riil yang membutuhkannya agar segera diselesaikan,” pungkas Hinca.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *