Polri Pulangkan 84 Korban TPPO dalam Sepekan Operasi Rutin

Bareskrim Polri berhasil memulangkan 84 korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam operasi rutin selama sepekan. Sebanyak 238 tersangka turut diamankan.

Polri Pulangkan 84 Korban TPPO dalam Sepekan Operasi Rutin
Foto: Jumpa pers pengungkapan kasus TPPO di Bareskrim (Rumondang/detikcom)

JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Ditpid PPA-TPPO) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri berhasil memulangkan 84 korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Upaya ini merupakan bagian dari Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) yang digelar pada periode 13 hingga 19 November 2026.

Dirtipid PPA-TPPO Bareskrim Polri, Brigjen Pol Nurul Azizah, menjelaskan bahwa proses pemulangan korban dilakukan melalui koordinasi intensif dengan berbagai instansi terkait. Ia menekankan bahwa aspek keamanan, keselamatan, serta kondisi individu setiap korban menjadi prioritas utama selama seluruh rangkaian proses tersebut. “Kami ingin memastikan bahwa negara hadir tidak hanya untuk menyelamatkan korban, tetapi juga untuk membantu mereka membangun kembali kehidupan yang lebih baik,” ujar Nurul dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (20/11/2026).

Dalam sepekan operasi tersebut, jajaran Polri menangani total 207 laporan polisi yang melibatkan 510 korban. Rincian korban terdiri dari 448 korban dewasa dan 62 anak-anak. Selain upaya penyelamatan korban, operasi ini juga berhasil mengamankan 238 tersangka yang diduga terlibat dalam kasus TPPO.

Lebih lanjut, Nurul menerangkan bahwa pihaknya telah menggandeng sejumlah instansi untuk menyediakan penampungan dan pendampingan bagi para korban yang berhasil ditemukan dan dipulangkan. Koordinasi dilakukan bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk perlindungan saksi dan korban. Sementara itu, Dinas Sosial dilibatkan untuk penyediaan penampungan sementara dan rehabilitasi sosial.

Polri juga menjalin kerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dalam upaya pemenuhan hak-hak perempuan dan anak yang menjadi korban. Untuk fasilitasi perlindungan serta penanganan Pekerja Migran Indonesia (PMI), kepolisian berkoordinasi erat dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

“Selanjutnya dilakukan asesmen untuk mengetahui kebutuhan korban setelah proses penyelamatan dan pemulangan, termasuk kebutuhan tempat tinggal, pemulihan psikologis, pendidikan bagi korban anak, serta peluang pekerjaan atau pemberdayaan ekonomi bagi korban dewasa,” jelas Nurul. Langkah reintegrasi sosial ini diharapkan mampu mengurangi kerentanan ekonomi di masyarakat, sehingga para penyintas tidak kembali terjebak dalam praktik perekrutan maupun penempatan tenaga kerja ilegal.

“Dengan demikian program ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk mengurangi kerentanan ekonomi masyarakat dan mencegah korban untuk tidak terjebak kembali dalam praktik perekrutan maupun penempatan tenaga kerja ilegal,” pungkas Nurul.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *