Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menggelar perkara kasus dugaan makar yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi Polri, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Gelar perkara ini dilakukan secara internal dengan melibatkan unsur pengawas dan para ahli.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro, menjelaskan bahwa fokus pembahasan dalam gelar perkara adalah pada fakta dan bukti baru yang ditemukan penyidik selama proses penyidikan berlangsung. “Kamis ini kami gelar secara internal Polri sesuai prosedural, yaitu penyidik Tipidum, Biro Wasidik, Div Propam, Itwasum, dan Kompolnas juga bersama ahli terkait fakta dan bukti baru dalam penyidikan yang telah dilakukan,” ujar Susatyo kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).
Pelibatan berbagai unsur, menurut Susatyo, bertujuan untuk menjamin proses hukum berjalan secara akuntabel. Ia memastikan bahwa seluruh tahapan penyidikan telah mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku. “Kami ingin memastikan bahwa penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP baru,” tuturnya.
Menanggapi pertanyaan apakah fakta dan bukti baru yang dibahas berasal dari hasil penggeledahan di Cipete, Susatyo mengindikasikan bahwa temuan penyidik tidak terbatas pada lokasi tersebut. “Tidak hanya itu,” jawabnya singkat.
Sebelumnya, Dittipidum Bareskrim Polri telah melakukan penggeledahan di sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Penggeledahan ini berkaitan dengan kasus dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan nama Eko Hadi (EH). Rumah di kawasan Cipete tersebut diketahui digunakan sebagai posko oleh Eko Hadi, meskipun Susatyo belum merinci lebih lanjut hasil penggeledahan tersebut.
Kasus dugaan makar ini telah memasuki tahap penyidikan, namun belum ada tersangka yang ditetapkan. Di sisi lain, Dittipidsiber Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh. Keempat tersangka tersebut adalah Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, Mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, dan Mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Saat ini, tiga dari empat tersangka telah ditempatkan di tempat khusus dan ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi belum ditahan karena masih dalam proses pemulihan kesehatan. Dugaan praktik penyadapan terhadap Presiden Prabowo dilaporkan telah berlangsung sejak tahun 2025. Presiden Prabowo kemudian memecat Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu (4/11).
Polri juga telah menggelar sidang etik terhadap Ahrie Sonta pada (10/11) dan Eko Hadi pada (17/11). Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memutuskan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap keduanya.
Komentar