Kementerian Sosial (Kemensos) telah mempersiapkan dukungan logistik di lebih dari 800 titik yang tersebar di wilayah rawan bencana. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya antisipasi menghadapi musim penghujan dan memperkuat penanganan bencana, mulai dari tahap sebelum, saat, hingga sesudah bencana terjadi.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, menyampaikan bahwa kesiapan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan koordinasi antarlembaga dalam mengantisipasi segala kemungkinan bencana. “Kita ingin sesuai harapan Bapak Presiden, ada koordinasi yang baik. Kita bisa mengantisipasi segala kemungkinan, tentu berdasarkan perkiraan cuaca dari BMKG. Sehingga nanti antisipasinya secara bersama-sama,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (10/11/2026).
Gus Ipul merinci peran Kemensos yang dimulai sejak tahap prabencana. Hal ini mencakup konsolidasi dengan pemerintah daerah dan pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB). Lebih lanjut, Kemensos memastikan ketersediaan logistik di lebih dari 800 titik yang berada di desa-desa rawan bencana. “Ketika terjadi bencana, kita ada dukungan logistik di 800 lebih titik. Logistik kita di desa-desa yang rawan bencana,” jelasnya.
Selain logistik, Kemensos juga menyiapkan dukungan operasional seperti pendirian dapur umum dan penyaluran berbagai bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat terdampak bencana.
Pada tahap pascabencana, Kemensos akan menyalurkan bantuan sosial kebencanaan. Bantuan ini meliputi bantuan pengisian perabotan rumah tangga, program pemberdayaan, serta dukungan jaminan hidup (jadup) bagi para penyintas bencana selama periode tiga bulan. “Jadi itu kira-kira yang penyalurannya melalui Kementerian Sosial, yang akan dikoordinasikan dengan bantuan-bantuan dari kementerian, badan, dan juga pemerintah daerah,” terang Gus Ipul.
Proses penyaluran bantuan kebencanaan akan selalu mengacu pada data yang dilaporkan oleh pemerintah daerah. Data tersebut kemudian akan melalui proses verifikasi dan validasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Badan Pusat Statistik (BPS) sebelum disalurkan. “Setiap penyaluran, kita selalu berdasarkan data yang dikirim oleh Pemda. Diverifikasi dan divalidasi oleh Kemendagri dan BPS. Setelah itu kita salurkan,” pungkasnya.
Komentar