Gus Ipul Bantah Keterkaitan Muktamar NU dengan Dana Korupsi

Wakil Ketua Umum PBNU, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), membantah keras tudingan keterkaitan Muktamar ke-35 NU dengan uang hasil korupsi dan meminta bukti konkret.

Gus Ipul Bantah Keterkaitan Muktamar NU dengan Dana Korupsi
Foto: dok. Kemensos

Jakarta – Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa penyelenggaraan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama sama sekali tidak memiliki kaitan dengan aliran dana hasil korupsi. Ia secara tegas meminta pihak yang melontarkan tudingan tersebut untuk menyajikan bukti konkret, bukan sekadar membangun opini yang berpotensi mencemarkan nama baik organisasi.

“Saya ingin menyatakan sekali lagi bahwa Nahdlatul Ulama, khususnya yang berkaitan dengan Muktamar ke-35 NU, tidak ada kaitannya dengan uang hasil korupsi. Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada kaitannya dengan uang hasil korupsi,” ujar Gus Ipul dalam keterangannya pada Kamis (12/11/2026), usai Konferensi Besar NU di kantor PBNU.

Lebih lanjut, Gus Ipul menekankan bahwa apabila ada individu atau kelompok yang mengatasnamakan NU untuk mencari atau menerima dana, terlebih jika dana tersebut berasal dari hasil korupsi, maka hal tersebut tidak dapat dihubungkan dengan organisasi Nahdlatul Ulama secara keseluruhan. “Jika ada yang mengaku-ngaku mengatasnamakan NU untuk mencari dana, apalagi itu hasil korupsi, sesungguhnya sama sekali tidak ada urusannya dengan NU,” tegasnya.

Gus Ipul menyatakan kekecewaannya atas munculnya pernyataan yang menyiratkan adanya aliran dana hasil korupsi dalam pelaksanaan Muktamar ke-35 NU. Ia berpendapat bahwa tuduhan semacam itu tidak sepatutnya dilontarkan tanpa didukung oleh bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. “Jangan sampai hanya berdasarkan pernyataan seseorang, kemudian Nahdlatul Ulama tercemar. Jika ada bukti, silakan dibuktikan. Nahdlatul Ulama sangat menunggu itu,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa PBNU tidak keberatan jika dugaan tersebut diuji melalui jalur hukum. Menurutnya, proses persidangan di pengadilan dapat menjadi forum yang tepat untuk membuktikan secara faktual mengenai ada atau tidaknya aliran uang hasil korupsi yang dikaitkan dengan penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU. “Kita akan lihat nanti di persidangan-persidangan yang akan datang, apakah benar ada uang hasil korupsi yang mengalir ke Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-35,” katanya.

Apabila pada akhirnya terbukti ada pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut, Gus Ipul menegaskan bahwa pihak yang bersangkutan harus bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. “Jika benar, maka pihak-pihak yang melakukan itu harus bertanggung jawab sepenuhnya,” tegasnya. Namun, ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang berupaya menggiring opini publik melalui tuduhan yang belum terbukti kebenarannya. Menurutnya, pernyataan tanpa dasar yang jelas berisiko merugikan organisasi serta mencemarkan nama baik jam’iyah Nahdlatul Ulama. “Jika masih ada yang memaksa, kita minta untuk bisa dibuktikan. Kita minta tidak hanya memberikan pernyataan, tetapi lengkapi dengan bukti-bukti yang nyata, bukan hanya sekadar opini,” pungkas Gus Ipul.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *