Kemendagri Beri Penghargaan Pemda Berprestasi Regional Papua

Kementerian Dalam Negeri apresiasi Pemda berprestasi di Regional Papua dalam ajang Apresiasi Pemda Berprestasi Tahun 2026 Batch III. Tiga kategori dinilai: Forkopimda, Adminduk, dan Ekonomi.

Kemendagri Beri Penghargaan Pemda Berprestasi Regional Papua
Foto: Kemendagri

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan penghargaan kepada sejumlah pemerintah daerah (Pemda) yang menunjukkan prestasi di wilayah Regional Papua. Penghargaan ini diserahkan dalam ajang Apresiasi Pemda Berprestasi Tahun 2026 Batch III yang diselenggarakan di Jakarta. Tujuannya adalah untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintahan, kualitas pelayanan publik, serta pembangunan ekonomi di daerah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa acara ini merupakan bagian akhir dari rangkaian penilaian kinerja Pemda yang telah dilaksanakan secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia sejak awal tahun 2026. “Ini (batch III) bagian akhir dari semua putaran semenjak kita mulai dari awal tahun. Yang dengan (jumlah) totalnya (hadiah dari batch I) lebih kurang 700-an miliar,” ujar Tito dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).

Pada penyelenggaraan Batch III Regional Papua, terdapat tiga kategori penilaian utama. Ketiga kategori tersebut meliputi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Terbaik, Kinerja Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Pertumbuhan Ekonomi.

Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya kekompakan Forkopimda sebagai salah satu aspek krusial dalam penilaian. Menurutnya, sinergi yang kuat antara kepala daerah dengan unsur pimpinan instansi vertikal di daerah, seperti TNI, Polri, dan Kejaksaan, sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas dan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan daerah. “Makin kompak, daerah itu akan semakin baik,” tegasnya.

Selain itu, penilaian pada kategori administrasi kependudukan bertujuan untuk mendorong Pemda meningkatkan kualitas pengelolaan data penduduk. Tito menyebutkan bahwa data kependudukan yang dikelola Kemendagri bersama jajaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di daerah telah mencakup lebih dari 290 juta penduduk Indonesia, dengan sekitar 98 persen di antaranya telah masuk dalam basis data di tingkat pusat.

Sementara itu, kategori pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur kemampuan kepala daerah dalam mengelola potensi serta menggerakkan perekonomian wilayahnya. Tito menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh sejumlah komponen, termasuk konsumsi rumah tangga, investasi, belanja pemerintah, serta ekspor.

Tito juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala daerah dan jajaran Pemda yang telah berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan tersebut. Ia berharap penghargaan yang diberikan dapat menjadi motivasi bagi daerah lain untuk terus meningkatkan kinerjanya. “Selamat kepada rekan-rekan yang telah mendapatkan penghargaan tadi. Supaya terus terpancing, terdorong, bagi rekan-rekan yang belum mendapatkan penghargaan,” tandasnya.

Penerima penghargaan kategori Forkopimda Terbaik tingkat provinsi adalah Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua Barat Daya. Untuk kategori Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tingkat kabupaten, penghargaan diberikan kepada Kabupaten Mimika, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Sarmi. Sementara untuk kategori tingkat ibu kota provinsi, penerimanya adalah Kota Jayapura, Kabupaten Nabire, dan Kabupaten Jayawijaya.

Selanjutnya, kategori Pertumbuhan Ekonomi tingkat provinsi diberikan kepada Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Pegunungan. Untuk tingkat kabupaten, penghargaan diterima Kabupaten Fakfak, Kabupaten Deiyai, dan Kabupaten Kepulauan Yapen. Adapun tingkat ibu kota provinsi diberikan kepada Kabupaten Manokwari, Kota Sorong, dan Kabupaten Merauke.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk dan Akhmad Wiyagus, kepala daerah se-Tanah Papua atau yang mewakili, serta pejabat terkait lainnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *