Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan pentingnya penguatan ekosistem pembentukan produk hukum daerah. Tujuannya adalah agar Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang dihasilkan berkualitas, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta mampu mendukung pembangunan di daerah.
Menurut Ribka, penguatan ekosistem ini memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), dan lembaga-lembaga terkait. Sinergi ini penting untuk memastikan bahwa seluruh tahapan proses pembentukan regulasi, mulai dari perencanaan hingga implementasi, berjalan secara optimal.
“Menurut Kementerian Dalam Negeri bahwa ini merupakan sebuah sinergi yang kuat dalam rangka menghasilkan produk-produk atau regulasi daerah mulai dari hulu sampai hilir,” ujar Ribka dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Ribka saat menghadiri Dialog Nasional Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen RI, Jakarta. Ia menjelaskan bahwa Perda merupakan salah satu instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, pembentukannya harus berangkat dari kebutuhan pembangunan dan karakteristik spesifik wilayah masing-masing.
Ribka mengingatkan agar penyusunan regulasi tidak sekadar meniru produk hukum daerah lain tanpa mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan unik setiap daerah. Hal ini penting untuk memastikan relevansi dan efektivitas peraturan yang dibuat. Selain itu, ia menyoroti perlunya penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perancang peraturan perundang-undangan di daerah.
Ketersediaan tenaga profesional, dukungan anggaran yang memadai, serta kajian akademis yang kuat menjadi bagian penting dalam memastikan setiap regulasi memiliki landasan yang kokoh dan dapat diterapkan secara efektif. “Bagi saya ukuran keberhasilan pembentukan Perda bukan semata-mata berapa banyak regulasi yang dihasilkan, tetapi berapa besar manfaatnya bagi masyarakat kita,” katanya.
Lebih lanjut, Ribka menekankan pentingnya pelibatan masyarakat secara bermakna dalam proses pembentukan regulasi. Partisipasi publik, menurutnya, tidak boleh hanya menjadi formalitas dalam tahapan perencanaan. Sebaliknya, partisipasi publik harus menjadi ruang yang sesungguhnya untuk menyerap aspirasi masyarakat, sehingga produk hukum yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan mereka.
Ia menjelaskan bahwa setiap lembaga memiliki peran sesuai kewenangannya masing-masing. Pemda menjalankan kewenangan pembentukan regulasi, Kemendagri melakukan fasilitasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melaksanakan harmonisasi, sedangkan DPD menjalankan fungsi evaluasi. Pembagian peran ini perlu didukung oleh koordinasi yang efektif agar proses pembentukan regulasi berjalan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ribka juga menekankan bahwa produk hukum yang telah ditetapkan perlu disosialisasikan secara luas. Tujuannya agar peraturan tersebut dipahami dan dapat dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat maupun para pemangku kepentingan. Dengan demikian, regulasi daerah tidak hanya berhenti pada tahap penetapan, tetapi benar-benar menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat.
“Kami Kementerian Dalam Negeri akan bekerja sama dan selalu dengan DPD RI dan juga Kementerian Hukum bagaimana kita melakukan koordinasi secara intens dengan memperhatikan semua aspirasi dari daerah,” pungkasnya.
Ia menegaskan, Kemendagri akan terus memperkuat koordinasi dengan DPD RI, Kemenkumham, dan Pemda. Upaya ini dilakukan untuk membangun ekosistem pembentukan produk hukum yang lebih baik. Diharapkan, langkah ini akan menghasilkan Perda dan Perkada yang selaras dengan regulasi nasional, mengakomodasi kekhasan daerah, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Komentar