Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengajak Kepolisian Republik Indonesia (Polri), kalangan akademisi, dan masyarakat luas untuk bersama-sama memperkuat ketahanan sosial. Upaya ini akan difokuskan pada pemutakhiran data kelompok rentan agar program perlindungan sosial dapat menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan dengan lebih efektif.
“Keamanan yang berkelanjutan dibangun bukan hanya dengan mengatasi gangguan, tetapi juga dengan mengurangi kerentanan,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/11/2026).
Ajakan ini disampaikan Gus Ipul saat menghadiri Dialog Literasi Kebangsaan (DILIBAS) STIK Lemdiklat Polri 2026 Episode 2. Acara yang bertema ‘Social Resilience Policing: Sinergi Polri, Kampus, dan Masyarakat’ ini diselenggarakan di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Rabu (18/11).
Gus Ipul menjelaskan bahwa kerentanan sosial dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk, seperti kemiskinan, belum terpenuhinya dukungan bagi penyandang disabilitas, keterlantaran, hingga kasus kekerasan dalam keluarga. Mengenali kondisi-kondisi ini sejak dini sangat penting agar warga yang terdampak dapat segera menerima penanganan yang tepat.
Namun, ia menyoroti masih adanya warga yang belum terjangkau layanan perlindungan sosial karena data mereka belum tercatat secara memadai. Akibatnya, masalah yang dihadapi warga tersebut seringkali baru mendapat perhatian setelah menjadi viral di media sosial.
“Padahal yang viral itu belum tentu penting, yang penting kadang-kadang tidak viral,” jelasnya, menekankan perlunya pendekatan yang lebih proaktif dalam pendataan.
Menurut Gus Ipul, hal ini menjadi tugas bersama untuk memastikan penanganan masalah sosial tidak hanya bersifat reaktif atau menunggu kejadian. Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat perlu secara aktif mengidentifikasi siapa saja yang membutuhkan bantuan dan memastikan mereka terdata dengan baik.
Oleh karena itu, ia mengajak seluruh peserta forum untuk turut berperan aktif dalam memperbarui data warga. Peran serta masyarakat dinilai krusial untuk memastikan data kondisi warga di lapangan tercatat secara akurat, yang kemudian menjadi dasar pemberian layanan yang tepat sasaran.
Lebih lanjut, Gus Ipul memaparkan bahwa pemerintah tengah mengembangkan sebuah aplikasi bernama Perlindungan Sosial Digital atau Perlinsos Digital. Sistem ini dirancang untuk memperbaiki proses pendataan dengan mengumpulkan data anggota keluarga dan mencocokkannya dengan berbagai sumber data guna menilai kelayakan penerima bantuan sosial.
Saat ini, lebih dari 23 juta warga telah terdaftar dalam sistem layanan digital tersebut, mendekati target 48 juta warga hingga akhir tahun 2026. Pendataan Perlinsos ini berjalan lancar berkat dukungan dari Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta berbagai pihak lain yang secara langsung menjangkau warga di berbagai daerah. Gus Ipul menyampaikan apresiasi mendalam atas peran mereka dalam melindungi kelompok rentan.
Ia juga mengajak para peserta forum untuk mencoba memanfaatkan layanan Perlinsos Digital dan menjadi Agen Perlinsos. Peran ini diharapkan dapat membantu mendata warga di lingkungan sekitar mereka. Gus Ipul juga mengingatkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengajukan koreksi atau sanggahan apabila hasil pendataan dirasa tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, demi terciptanya data yang akurat.
Melalui pendekatan ‘Social Resilience Policing’, Polri memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi kerentanan sejak dini dan menghubungkan warga dengan layanan yang dibutuhkan. Kedekatan Bhabinkamtibmas dengan masyarakat menjadi modal berharga untuk bersinergi dengan RT/RW, pendamping sosial, Dinas Sosial, dan Sentra Kementerian Sosial.
Gus Ipul menegaskan bahwa ketahanan sosial yang sesungguhnya berakar dari kepedulian warga terhadap lingkungan sekitar. Inisiatif dari masyarakat menjadi kekuatan pendorong untuk membangun kepercayaan, solidaritas, dan semangat gotong royong.
“Ketahanan sosial yang kita harapkan sesungguhnya yang paling utama adalah inisiatif dari masyarakat. Inisiatif masyarakat itu yang kita ingin dorong supaya modal sosial kita semakin kuat,” pungkasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri Komisaris Jenderal Polisi Hery Herjawan, Kepala STIK Agus Nugroho, Direktur Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang (KPO) Kementerian Sosial Rachmat Koesnadi, Guru Besar Departemen Kriminologi FISIP Universitas Indonesia Adrianus Eliastameliala, serta Guru Besar STIK Albertus Wahyurundhanto.
Komentar