Lokasi Sekolah Rakyat Bukan di Hutan Kota UI, Mensos Pastikan Kepatuhan Aturan

Menteri Sosial memastikan rencana pembangunan Sekolah Rakyat bukan di dalam Hutan Kota UI, melainkan di lahan milik UI yang berbatasan. Kepatuhan aturan jadi prioritas.

Lokasi Sekolah Rakyat Bukan di Hutan Kota UI, Mensos Pastikan Kepatuhan Aturan
Foto: dok. Kemensos

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, memberikan klarifikasi mengenai rencana pembangunan Sekolah Rakyat. Ia menegaskan bahwa lokasi yang dipertimbangkan untuk pembangunan tersebut bukanlah di dalam kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI), melainkan di lahan milik UI yang terletak di sisi Jakarta dan berbatasan langsung dengan kawasan hutan kota.

“Jadi itu salah. Lokasinya bukan di hutan kota, tetapi di tanah milik UI pada sisi Jakarta yang berimpitan dengan hutan kota. Hutan kotanya tetap ada,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (18/11/2026).

Gus Ipul menjelaskan bahwa inisiatif ini berawal dari permintaan Kementerian Sosial kepada pihak UI untuk menjajaki kemungkinan pemanfaatan lahan bagi pembangunan Sekolah Rakyat. UI kemudian menawarkan beberapa alternatif lahan, termasuk di Rawamangun dan Cawang, Jakarta Timur, yang masing-masing berukuran sekitar 1,5 hektare. Selain itu, ada pula alternatif lahan di Kampus UI Depok, tepatnya di bagian kampus yang berada di wilayah Jakarta dan berdekatan dengan kawasan hutan kota.

Ia menekankan bahwa semua alternatif ini masih dalam tahap pembahasan awal dan belum ada keputusan final mengenai lokasi pasti pembangunan Sekolah Rakyat. Rencana ini juga telah didiskusikan dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang pada prinsipnya mendukung sepanjang seluruh ketentuan yang berlaku terpenuhi. “Kemarin saya sudah berbicara dengan Mas Pram. Sepanjang tidak melanggar aturan, beliau setuju,” ungkap Gus Ipul.

Namun, Gus Ipul menegaskan bahwa pembicaraan tersebut belum menjadi keputusan pembangunan. Proses lebih lanjut memerlukan pemeriksaan lapangan, verifikasi administrasi, serta kajian teknis dan kelayakan sebelum dapat dilanjutkan ke tahap perjanjian kerja sama (PKS). “Makanya harus dicek ke lapangan, administrasinya, dan segala macam. Setelah semuanya sesuai, baru bisa dilanjutkan ke PKS. Ini juga kami sampaikan secara terbuka agar masyarakat mengetahui dan bisa ikut mendiskusikannya,” tuturnya.

Gus Ipul memastikan pemerintah tidak akan memaksakan pembangunan Sekolah Rakyat di lokasi yang bertentangan dengan ketentuan hukum, tata ruang, maupun persyaratan keselamatan. “Yang jelas, Sekolah Rakyat tidak akan dibangun di lokasi yang melanggar aturan, apalagi di daerah rawan bencana. Persyaratannya sangat ketat. Tidak ada satu pun yang boleh dilanggar. Jadi tidak bisa asal membangun,” tegasnya.

Universitas Indonesia sebelumnya juga telah memberikan penjelasan resmi mengenai hal ini. Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI, Erwin Panigoro, menegaskan bahwa lahan yang dibicarakan bukan merupakan bagian dari kawasan hutan kota. UI menyatakan bahwa penetapan lokasi definitif pembangunan Sekolah Rakyat sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah. Oleh karena itu, rencana pembangunan ini masih bersifat penjajakan dan akan ditindaklanjuti berdasarkan hasil kajian serta pemenuhan seluruh persyaratan yang berlaku. “Dalam pembahasan awal dengan pemerintah, lahan yang diusulkan UI adalah bagian dari Kampus UI di sisi Jakarta yang berdekatan dengan kawasan hutan kota, dan bukan berada di dalam kawasan hutan kota,” tutup Erwin.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *