BRAN dan Kemenhut Bersinergi Perkuat Data untuk Atasi Konflik Agraria

BRAN dan Kementerian Kehutanan berkolaborasi memperkuat Satu Data Reforma Agraria Nasional guna mempercepat penyelesaian konflik agraria dan menjaga kelestarian hutan.

BRAN dan Kemenhut Bersinergi Perkuat Data untuk Atasi Konflik Agraria
Foto: Kepala BRAN, Dedi Prasetyo melakukan audiensi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Senin (16/11/2026) (dok. istimewa)

Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), Jenderal Dedi Prasetyo, mendorong penguatan program Satu Data Reforma Agraria Nasional bersama Kementerian Kehutanan. Inisiatif ini dinilai krusial untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, sekaligus melindungi kelestarian hutan.

Dedi menyampaikan hal tersebut saat audiensi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, pada Senin (16/11/2026). Menurutnya, penyelesaian masalah agraria, termasuk tumpang tindih penguasaan tanah dan konflik di kawasan hutan, memerlukan penyamaan data, kejelasan status hukum, dan verifikasi lapangan yang akurat.

“Kita tidak boleh mengambil keputusan hanya berdasarkan peta administratif yang belum tentu sesuai dengan kondisi lapangan. Satu data menjadi fondasi agar setiap objek jelas, setiap subjek tepat sasaran, dan setiap keputusan memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat,” ujar Dedi dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).

3,4 Juta Hektare Persoalan Agraria

BRAN mengidentifikasi sekitar 3,4 juta hektare permasalahan agraria tersebar di kawasan hutan. Dari jumlah tersebut, sekitar 2,61 juta hektare beririsan dengan kawasan hutan dan berpotensi menimbulkan konflik.

Selain itu, tercatat 15.655 bidang tanah yang terindikasi masuk kawasan hutan, serta sekitar 1,7 juta hektare wilayah adat yang masih memerlukan pendalaman dan sinkronisasi data. Dedi menekankan pentingnya verifikasi bersama untuk memastikan kesesuaian antara peta, status hukum, riwayat penguasaan tanah, dan kondisi masyarakat di lapangan.

“Negara harus hadir menyelesaikan persoalan agraria secara objektif. Kita ingin melindungi hak masyarakat yang memang berhak, menjaga aset negara, dan memastikan kawasan hutan tidak menjadi korban dari kebijakan yang keliru,” tegasnya.

Dalam audiensi tersebut, Dedi juga menyoroti pentingnya menghubungkan program penataan aset dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Data yang dibahas menunjukkan realisasi penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari kawasan hutan telah mencapai 3.114.862 hektare, atau sekitar 76 persen dari target 4,1 juta hektare.

Sementara itu, program perhutanan sosial hingga Oktober 2026 telah mencapai 8,4 juta hektare dan menjangkau sekitar 1,43 juta kepala keluarga. Namun, terdapat 35.977 desa yang wilayah administrasinya beririsan dengan kawasan hutan, menunjukkan perlunya penataan administrasi, penyelesaian konflik, dan penguatan pemberdayaan masyarakat.

Dedi menambahkan bahwa penataan lahan tidak cukup hanya diukur dari luas wilayah yang ditetapkan. Pendampingan dan kesempatan ekonomi bagi masyarakat sangat penting agar mereka dapat mengelola sumber daya secara produktif dan berkelanjutan.

“Reforma agraria bukan sekadar membagikan sertifikat atau memberikan akses pengelolaan tanah. Kita harus memastikan masyarakat memiliki kemampuan, pendampingan, dan kesempatan ekonomi agar tanah benar-benar menjadi sumber kesejahteraan, bukan kembali menjadi sumber konflik,” jelasnya.

Integrasi Data Menuju Solusi

Untuk mendukung upaya ini, BRAN tengah memperkuat komunikasi teknis dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian ATR/BPN dan berencana mengembangkan kolaborasi dengan pusat data Kementerian Kehutanan. Integrasi data ini akan mencakup penyelarasan peta kawasan hutan, peta indikatif TORA, peta perhutanan sosial, serta data penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat.

Melalui Satu Data Reforma Agraria Nasional, BRAN bertujuan menentukan lokasi prioritas penanganan berdasarkan tingkat ketimpangan penguasaan tanah, dampak konflik agraria, kondisi kemiskinan masyarakat, dan fungsi ekologis kawasan.

“Kita ingin mengakhiri perbedaan data yang selama ini berpotensi menghambat penyelesaian. Data harus dipertemukan, diverifikasi, dan dijadikan dasar keputusan bersama. Dengan demikian, penyelesaian konflik tidak berhenti pada perdebatan kewenangan, tetapi bergerak menuju solusi yang dapat dilaksanakan,” ungkap Kepala BRAN.

Penyelesaian Konflik Tanpa Mengorbankan Hutan

Dedi menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria harus tetap memperhatikan fungsi ekologis kawasan hutan, sehingga koordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan kementerian/lembaga terkait menjadi kunci. Mekanisme penyelesaian dapat meliputi penataan batas kawasan, penyediaan TORA, perhutanan sosial, dan bentuk pemberdayaan lainnya.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, mengurangi potensi konflik, serta mendorong pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab. “Keadilan agraria tidak boleh dipertentangkan dengan kelestarian hutan. Negara harus memastikan keduanya berjalan bersama. Hutan tetap terlindungi, masyarakat memperoleh kepastian penghidupan, dan manfaat ekonomi dapat dirasakan secara berkelanjutan,” tegas Kepala BRAN.

Sebagai tindak lanjut, BRAN akan memperkuat koordinasi teknis untuk menyinkronkan data, melakukan verifikasi lapangan, menyusun peta prioritas, dan menentukan mekanisme penyelesaian konflik agraria. Upaya ini merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan mendukung program Presiden Prabowo Subianto terkait pemerataan ekonomi, pembangunan dari desa, serta peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Ukuran keberhasilan reforma agraria bukan hanya berapa hektare tanah yang ditata, tetapi berapa konflik yang diselesaikan, berapa keluarga yang memperoleh kepastian penghidupan, dan bagaimana kelestarian hutan tetap terjaga. Itulah hasil nyata yang harus kita perjuangkan,” imbuhnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *