Jakarta – Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) menggelar pertemuan lanjutan dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) guna memperkuat sinergi dalam mewujudkan reforma agraria. Kepala BRAN, Dedi Prasetyo, menyampaikan apresiasi atas dukungan Bappenas dalam penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BRAN, seraya menegaskan pentingnya kolaborasi antar-kementerian dan lembaga.
“Kami menyampaikan terima kasih dan hormat kepada Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas, Profesor Rachmat Pambudy, atas dukungan dan perhatian yang diberikan terhadap penguatan BRAN,” ujar Dedi Prasetyo dalam keterangannya pada Selasa (17/11/2026).
Pertemuan ini menjadi momentum untuk mematangkan SOTK BRAN yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Dedi menekankan bahwa reforma agraria bukan sekadar kebijakan penataan tanah, melainkan sebuah upaya komprehensif yang mencakup penyelesaian konflik, pemberian kepastian hukum, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Sinergi ini sangat penting agar reforma agraria tidak hanya menjadi kebijakan penataan tanah, tetapi benar-benar mampu menyelesaikan konflik, memberikan kepastian hukum, dan membuka akses kesejahteraan bagi rakyat,” tegas Dedi.
Pembentukan BRAN didasari oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria. Dedi menyatakan komitmennya untuk melaksanakan mandat Presiden Prabowo secara efektif agar memberikan dampak positif bagi bangsa.
“Penyelesaian konflik tidak cukup berhenti pada aspek administratif, tetapi harus memberikan kepastian hukum, memulihkan hak masyarakat, dan memastikan tanah dapat dimanfaatkan secara produktif,” tuturnya.
Menyadari kompleksitas persoalan agraria yang meliputi tumpang tindih penguasaan tanah, konflik hak, ketimpangan akses lahan, hingga kebutuhan tanah untuk pembangunan, Dedi menyoroti perlunya kelembagaan permanen yang kuat. Kelembagaan ini diharapkan memiliki kewenangan jelas, struktur proporsional, dan kemampuan mengoordinasikan penyelesaian masalah lintas sektor hingga ke daerah.
“Mandat reforma agraria sangat luas dan menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung. Karena itu, diperlukan kelembagaan yang efektif, memiliki pembagian kewenangan yang jelas, dan mampu mengambil keputusan secara terukur. Dukungan Bappenas menjadi penguatan strategis agar BRAN dapat segera bekerja secara optimal,” ungkap Dedi.
Sejak dibentuk, BRAN telah melakukan audiensi dengan lebih dari 15 kementerian/lembaga untuk membangun sinergi dan kesamaan pandangan mengenai pelaksanaan reforma agraria. Dedi menambahkan bahwa penguatan sistem data agraria nasional memerlukan integrasi informasi dari sekitar 20 hingga 30 kementerian/lembaga terkait.
Sistem data yang kuat dipandang sebagai prasyarat penting agar kebijakan penataan aset, penyelesaian konflik, dan pemberian akses ekonomi dapat dilaksanakan berdasarkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dedi menargetkan penyelesaian SOTK BRAN sebelum akhir 2026, yang akan menjadi landasan penyusunan program, anggaran, kebutuhan SDM, dan kesiapan operasional tahun 2027.
Ketersediaan tanah dan kepastian hukum, menurut Dedi, adalah fondasi keberhasilan berbagai program strategis. Oleh karena itu, penyelesaian konflik agraria harus berjalan seiring dengan perlindungan hak masyarakat dan kebutuhan pembangunan nasional.
“Keberhasilan reforma agraria tidak semata diukur dari luas tanah yang ditata atau diredistribusikan, tetapi dari berkurangnya konflik, pulihnya hak masyarakat, meningkatnya produktivitas, dan terbukanya kesempatan ekonomi. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan BRAN adalah manfaat nyata yang dirasakan rakyat,” jelas Dedi.
Ia mengakhiri dengan menyatakan bahwa penyelenggaraan reforma agraria merupakan implementasi amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 serta sila kelima Pancasila, yang menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Komentar