Demokrat: Nasib PSI di Koalisi Pemerintah Ditentukan Pimpinan Gerindra

Demokrat melalui Sekjen Herman Khaeron menyatakan nasib Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di koalisi pemerintah sepenuhnya diserahkan kepada pimpinan koalisi.

Demokrat: Nasib PSI di Koalisi Pemerintah Ditentukan Pimpinan Gerindra
Sekjen Demokrat Herman Khaeron. Foto: (Anggi Muliawati/detikcom)

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, angkat bicara mengenai pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, yang menyebut Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak lagi menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Herman Khaeron menegaskan bahwa penentuan status tersebut berada di tangan pimpinan koalisi, yaitu Partai Gerindra.

“Terkait status apakah PSI masih dalam koalisi atau di luar koalisi sangat ditentukan oleh peran PSI dalam mendukung pemerintahan ini dan tentu keputusan apakah di luar dan di dalam koalisi tergantung pimpinan koalisi. Jadi kami menyerahkan sepenuhnya kepada pemimpin koalisi, yaitu pimpinan Partai Gerindra,” ujar Herman Khaeron kepada wartawan pada Kamis (19/11/2026).

Lebih lanjut, Herman Khaeron menyinggung mengenai kewajiban Presiden Prabowo Subianto untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden ke MPR setelah mundurnya Gibran Rakabuming Raka. Ia menyatakan bahwa hingga kini, partai-partai politik dalam koalisi pemerintah belum memiliki agenda pertemuan dengan Prabowo terkait hal tersebut. Meskipun demikian, MPR RI telah menetapkan 25 November 2026 sebagai batas akhir pengusulan kedua nama calon wakil presiden.

Menanggapi pertanyaan mengenai sikap Partai Demokrat, Herman Khaeron menegaskan bahwa partainya akan mengikuti arahan dari Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). “(Demokrat) sesuai apa yang telah disampaikan Ketum AHY,” imbuhnya.

Sebelumnya, Jazilul Fawaid mengomentari posisi PSI pasca-mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari posisi wakil presiden dan tiga kadernya yang memutuskan keluar dari partai. Jazilul menduga PSI sudah tidak lagi termasuk dalam koalisi pemerintah. “Kalau sudah tidak ada di kabinet dugaan saya mungkin sudah tidak koalisi,” kata Jazilul kepada wartawan pada Selasa (17/11/2026).

Diketahui, tiga kader PSI yang dimaksud adalah Menteri Kehutanan sekaligus mantan Sekjen PSI, Raja Juli Antoni; Wakil Menteri PPN/Bappenas sekaligus anggota Dewan Pembina PSI, Isyana Bagoes Oka; serta Wakil Menteri Kebudayaan dan Pariwisata sekaligus anggota Dewan Pembina PSI, Giring Ganesha. Ketiganya mengundurkan diri pada hari yang sama, 9 November lalu.

Menanggapi pernyataan dari PKB tersebut, Sekretaris Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, menyatakan bahwa posisi koalisi merupakan keputusan partai, bukan individu. “Koalisi itu kan keputusan partai, bukan orang per orang,” ujar Grace kepada wartawan pada Rabu (18/11/2026).

Grace memastikan bahwa PSI tetap berkomitmen menjadi bagian dari koalisi pemerintah dan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, meskipun saat ini tidak memiliki kader di kabinet. “Iya (masih di koalisi pemerintah dan dukung Prabowo),” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PSI, Andi Budiman. Ia menegaskan bahwa PSI akan terus mendukung program-program Presiden Prabowo Subianto yang berpihak pada rakyat, meskipun tidak ada lagi kadernya yang duduk di kabinet. “PSI tetap mendukung Presiden Prabowo Subianto dan program-programnya yang prorakyat,” tuturnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *