Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan bahwa pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2027 telah rampung. Tahap selanjutnya adalah menunggu keputusan final dari Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.
Kepala Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta, Syaripudin, menyatakan bahwa sidang pembahasan di Dewan Pengupahan telah menyelesaikan tugasnya. Hasil rekomendasi dari sidang tersebut kini telah diserahkan kepada gubernur untuk ditetapkan.
“Sidang pembahasannya sudah selesai, tinggal rekomendasi disampaikan ke Bapak (Gubernur). Tinggal menunggu saja nanti prosesnya ditetapkan, disampaikan,” ujar Syaripudin pada Kamis (19/11/2026).
Syaripudin menekankan bahwa seluruh proses pembahasan telah mengikuti mekanisme yang berlaku di Dewan Pengupahan. Ia juga mengonfirmasi bahwa baik perwakilan buruh maupun pengusaha telah menyampaikan pandangan masing-masing dalam forum tersebut.
“Iya, kan itu ada aturan mainnya dalam Dewan Pengupahan, dalam rapat Dewan Pengupahan. Dengan pembahasan juga. Sudah, yang jelas sudah ada rekomendasi disampaikan,” tambahnya.
Mengenai usulan kenaikan UMP sebesar 6,3 persen dari kalangan buruh, Syaripudin tidak merinci angka yang tercantum dalam rekomendasi final.
Ia menjelaskan bahwa beberapa faktor perhitungan, termasuk nilai alfa, menjadi pertimbangan utama dalam pembahasan. Selain usulan dari buruh, pengusaha dan pemerintah juga memiliki pandangan masing-masing yang turut diperhitungkan.
“Kalau itu kan ada perhitungan alfanya. Mereka biasa mengusulkan, pengusaha juga punya usulan. Pemerintah juga kan bisa memberikan pandangan,” jelas Syaripudin.
Seluruh usulan dan pandangan yang disampaikan oleh berbagai pihak tersebut kemudian dirangkum dalam sebuah rekomendasi oleh Dewan Pengupahan untuk diajukan kepada Gubernur Pramono Anung.
“Makanya nanti kan semua dirangkum dalam sebuah rekomendasi Dewan Pengupahan kepada Pak Gubernur. Itu saja intinya,” pungkasnya.
Komentar