Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang tidak menerapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa kebijakan UMP yang telah ditetapkan merupakan upaya jalan tengah untuk menyeimbangkan kepentingan buruh dan pengusaha.
Pramono Anung menyampaikan hal tersebut di kawasan JLNT Pluit, Jakarta Utara, pada Jumat (20/11/2026). Ia mengakui bahwa keputusan penetapan UMP tidak akan pernah sepenuhnya memuaskan seluruh pihak, baik dari kalangan buruh maupun pengusaha. “Begitu saya sudah mengeluarkan pergub mengenai UMP, saya tahu bahwa UMP ini pasti kesepakatan nggak akan pernah bisa bulat. Apakah itu dari buruh, apakah itu juga dari pengusaha,” ujarnya.
Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta telah mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang moderat dan rasional. Ia berharap besaran UMP yang ditetapkan dapat diterima oleh seluruh pemangku kepentingan. “Pemerintah DKI Jakarta mengambil jalan tengah yang moderat, rasional yang bisa diterima oleh semuanya dan juga yang memenuhi aspek KLH-nya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Pramono menegaskan bahwa perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan UMP Jakarta 2027 akan menghadapi tindakan dari Pemprov DKI Jakarta. “Maka dengan demikian, menurut kami, itu sudah hal yang terbaik yang bisa dilakukan. Kalau kemudian ada yang tidak menjalankan, maka ya Pemerintah DKI Jakarta akan mengambil sikap tegas terhadap hal itu,” tegasnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan kenaikan UMP Jakarta 2027 sebesar Rp 6.136.941. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 7,1% atau Rp 407.065 jika dibandingkan dengan UMP tahun 2026 yang tercatat sebesar Rp 5.729.876.
Komentar