Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027 sebesar Rp 6.136.941. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 7,1 persen atau Rp 407.065 dibandingkan dengan UMP tahun 2026 yang tercatat Rp 5.729.876.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan komitmen pemerintah dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan. Penetapan UMP ini merupakan hasil pembahasan bersama Dewan Pengupahan DKI Jakarta yang melibatkan unsur pemerintah, serikat pekerja/buruh, dan organisasi pengusaha melalui mekanisme tripartit.
Pramono Anung telah menandatangani Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 tentang penetapan UMP DKI Jakarta 2027 pada Jumat (20/11/2026). Ia menjelaskan bahwa kenaikan UMP tahun ini lebih tinggi dibandingkan kenaikan pada tahun sebelumnya.
“Penetapan ini merupakan komitmen Pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha,” ujar Pramono di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (20/11).
Pembahasan UMP Jakarta 2027 diketahui berlangsung selama tiga hari dan berhasil diselesaikan lebih awal dari batas akhir yang seharusnya jatuh pada Sabtu (21/11). Hal ini menunjukkan sinergi yang baik antara Pemprov DKI, serikat buruh, dan pengusaha.
Pramono berharap kenaikan upah ini dapat meningkatkan kesejahteraan para buruh tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha para pengusaha di Ibu Kota. Ia mengakui adanya perbedaan usulan dari setiap pihak terkait nilai alfa yang menjadi komponen perhitungan UMP, namun Pemprov DKI berhasil mengambil jalan tengah.
“Kami berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, tetapi tidak melupakan bagaimana pengusaha bisa tetap survive dan juga bisa berusaha dengan baik di Jakarta ini,” kata Pramono. Ia menambahkan bahwa angka yang ditetapkan merupakan hasil yang dinilai moderat bagi semua pihak, meskipun ia menyadari tidak semua pihak akan sepenuhnya setuju.
Komentar