Penyaluran Bantuan Presiden (Banpres) Rehabilitasi Usaha Mikro senilai Rp3 juta per penerima mulai dilakukan di sejumlah wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Bantuan ini merupakan bagian dari program Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, yang bertujuan menyediakan modal awal bagi pelaku usaha untuk kembali menjalankan kegiatan ekonomi yang terhenti akibat bencana.
Pada tahap awal di Sumatera Utara, bantuan ini menjangkau 16.118 pelaku usaha mikro di 13 kabupaten/kota, dengan total dana mencapai Rp48,35 miliar. Penyerahan bantuan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Bank Sumut, yang ditunjuk oleh Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu bank penyalur.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Timur Tumanggor, menyatakan bahwa bantuan ini merupakan langkah pemulihan penghidupan masyarakat pascabencana yang pada tahun 2025 berdampak pada 117.169 pelaku UMKM di provinsi tersebut. Bencana tidak hanya menyebabkan kerusakan tempat usaha, tetapi juga hilangnya peralatan, bahan baku, dan modal kerja.
“Kami memahami bantuan ini mungkin belum dapat menggantikan seluruh kerugian yang Bapak dan Ibu alami. Namun, kami berharap bantuan ini menjadi modal awal bagi pelaku UMKM untuk bangkit setelah terdampak bencana,” ujar Timur dalam keterangan tertulisnya.
Manfaat bantuan ini dirasakan oleh pelaku usaha makanan ringan dan makanan beku di Desa Paya Geli, Efendi Julianto. Usahanya terhenti setelah banjir merusak kulkas dan kompor yang digunakan untuk produksi. “Semoga bantuan ini memberikan manfaat dan bisa membangkitkan kembali usaha saya,” harapnya.
Penyaluran di Sumatera Utara juga berlangsung di Kabupaten Humbang Hasundutan, di mana 64 pelaku usaha mikro di Kecamatan Onan Ganjang, Pakkat, dan Tarabintang masing-masing menerima bantuan Rp3 juta. Pemerintah daerah mendorong penerima untuk menggunakan bantuan ini secara produktif guna memulihkan kegiatan usaha serta menggerakkan kembali ekonomi keluarga dan lingkungan sekitar.
Di Aceh, penyaluran tahap pertama di Kabupaten Bener Meriah menyasar 4.685 pelaku usaha mikro yang tersebar di 10 kecamatan terdampak. Penyaluran tahap pertama berlangsung pada 16-20 November 2026, sementara tahap kedua dijadwalkan pada Desember 2026. Bantuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat menghidupkan kembali usaha yang terhenti dan mempercepat pemulihan ekonomi daerah.
Penyaluran serupa juga mulai berlangsung di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumbar. Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, secara simbolis menyerahkan bantuan kepada tiga perwakilan penerima di Painan pada Senin (16/11), menandai dimulainya Program Rehabilitasi Usaha Mikro Tahap I di daerah tersebut. “Saya berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk membantu menghidupkan kembali usaha, memperkuat perekonomian keluarga, serta membuka semangat baru bagi para pelaku UMKM untuk bangkit dan berkembang,” kata Hendrajoni.
Secara nasional, pemerintah telah menyiapkan anggaran Banpres Rehabilitasi Usaha Mikro lebih dari Rp1,2 triliun yang akan disalurkan secara bertahap pada 2026 dan 2027. Dengan anggaran sekitar Rp600 miliar setiap tahun, program ini ditargetkan menjangkau lebih dari 400 ribu pelaku usaha mikro terdampak bencana di Sumatera.
Untuk memastikan ketepatan sasaran, calon penerima harus diusulkan dan disetujui oleh kepala daerah. Data penerima kemudian diverifikasi melalui sistem SAPA UMKM yang terintegrasi dengan basis data Dukcapil, Sistem Informasi Kredit Program, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Online Single Submission (OSS), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Penyaluran bantuan dilakukan langsung ke rekening masing-masing penerima. Program ini memprioritaskan pelaku usaha mikro yang belum memiliki akses pembiayaan perbankan.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan bahwa bantuan diprioritaskan bagi pelaku usaha mikro yang belum terjangkau pembiayaan perbankan. “Prinsip dasarnya, kami tidak akan menerima data di luar usulan kepala daerah. Bagi UMKM yang sedang mengakses KUR, secara sistem akan terpisah karena mereka sudah ditangani melalui program restrukturisasi bunga nol persen dan lainnya. Bantuan presiden ini kita peruntukkan bagi usaha mikro yang betul-betul belum terjangkau perbankan,” pungkasnya.
Komentar