JAKARTA – Gubernur Aceh Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, menginstruksikan agar tambahan Transfer ke Daerah (TKD) dimanfaatkan secara optimal guna memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat. Salah satu prioritas yang disorot adalah pembangunan jembatan Bailey. Mualem menekankan pentingnya percepatan belanja daerah namun tetap disertai dengan pengawasan yang ketat terhadap setiap program yang dijalankan.
Arahan ini merupakan bagian dari upaya mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2026. Tujuannya adalah memastikan program-program yang telah dialokasikan, termasuk yang berkaitan dengan pemulihan pascabencana, dapat segera dilaksanakan di lapangan.
“Jangan sampai uangnya kita kembalikan. Harus kita kejar dan awasi. Ditekan terus, dikejar terus,” ujar Mualem dalam sebuah keterangan pada Jumat (13/11/2026). Pernyataan ini disampaikan saat rapat pimpinan yang dihadiri para Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) secara virtual di Ruang P2K APBA.
Dalam kesempatan yang sama, Mualem menyoroti tingginya permintaan masyarakat akan jembatan Bailey. Ia meminta agar kebutuhan ini menjadi perhatian utama dalam pengoptimalan TKD, termasuk melalui peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan jembatan tersebut. “Jangan sampai uang TKD dikembalikan lagi ke pusat,” tegasnya.
Untuk mendorong kelancaran pelaksanaan program, Mualem meminta Staf Khusus Gubernur Taqwallah untuk berkoordinasi intensif dengan dinas-dinas yang realisasi anggarannya masih tergolong minim. Ia juga mengingatkan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, jajaran rumah sakit, serta Badan Dayah untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
Selain fokus pada percepatan realisasi anggaran, Mualem juga menekankan pentingnya kesiapan regulasi, terutama untuk program hibah, pembangunan masjid, dan dayah. Menurutnya, persiapan regulasi yang matang sangat krusial agar pelaksanaan berbagai kegiatan tidak terkendala oleh aturan yang belum siap.
“Saya harap semuanya lancar dan tidak ada masalah,” ungkapnya, menutup harapannya terhadap pelaksanaan program di Aceh.
Lebih lanjut, Mualem menyampaikan bahwa ia telah mengajukan permohonan kepada Presiden Prabowo Subianto agar dana Otonomi Khusus Aceh dapat dicairkan pada tahun 2027. Permintaan ini diharapkan dapat menjaga kesinambungan dukungan pendanaan untuk pembangunan di Aceh, sejalan dengan upaya pemanfaatan anggaran tahun 2026 secara maksimal untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat.
Komentar