Jakarta – Gibran Rakabuming Raka telah resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Proses pengunduran diri ini diwarnai oleh serangkaian dinamika politik krusial yang terjadi dalam kurun waktu tiga hari terakhir.
Polemik mengenai jabatan Gibran mencuat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti ijazah setingkat SMA di luar negeri yang digunakan Gibran saat mengurus surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden. Meskipun amar putusannya tidak menerima gugatan, pertimbangan MK tersebut memicu desakan agar Gibran mengundurkan diri atau dimakzulkan.
Desakan ini semakin menguat ketika Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan warga bernama Subhan, yang menyatakan suket penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan batal demi hukum. Menindaklanjuti hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggulirkan usulan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait pemakzulan Gibran, yang kemudian diterima oleh pimpinan DPR.
Di tengah rentetan peristiwa tersebut, Gibran menyatakan niatnya untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden. Akhirnya, Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Rentetan peristiwa yang berujung pada penyerahan surat pengunduran diri Gibran ini terjadi dalam rentang waktu tiga hari, yaitu pada 10 hingga 12 November 2026. Berikut adalah rangkuman dinamika politik yang terjadi:
Selasa, 10 November 2026: Niat Mundur Disampaikan ke Prabowo
Pagi hari, Gibran Rakabuming Raka menghadap Presiden Prabowo Subianto. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetio Hadi membenarkan pertemuan tersebut dalam konferensi pers di Istana. Menurut Prasetio, pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu menjadi ajang Gibran menyampaikan niatnya untuk mundur akibat dinamika yang berkembang terkait putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
Pada siang harinya, Gibran masih menjalankan tugasnya mendampingi Presiden Prabowo dalam penganugerahan gelar Pahlawan Nasional. Mensesneg Prasetio Hadi juga meluruskan kabar yang beredar, menegaskan bahwa Presiden tidak menolak niat Gibran. Dalam diskusi tersebut, Presiden memberikan banyak saran, sementara Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumennya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Sore harinya, Gibran angkat bicara di Istana Wakil Presiden. “Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” ujarnya. Ia mengaku akan berjuang di PTUN dan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikdasmen) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan MA.
Di hari yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Imigran Yusril Ihza Mahendra menilai bahwa putusan dua lembaga peradilan tersebut sudah final dan tidak ada lagi jalur hukum yang bisa ditempuh. Menurutnya, Gibran tidak dapat mengajukan banding karena tidak menjadi pihak tergugat intervensi dalam perkara tersebut. Yusril juga menjelaskan bahwa MPR akan meminta Prabowo mengajukan dua nama calon pengganti beserta berkas persyaratannya.
Sementara itu di Senayan, sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan HMP, menurut anggota DPR Mardani Ali Sera.
Rabu, 11 November 2026: HMP Pemakzulan Bergulir, Gibran Serahkan Surat ke Presiden
Pimpinan DPR secara resmi menerima usulan HMP dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Saan menyebutkan bahwa total ada 120 anggota DPR dari delapan fraksi yang menandatangani usulan tersebut. Menurutnya, usulan itu telah memenuhi syarat dan akan segera ditindaklanjuti.
Pada sore hari, Gibran dikabarkan menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo di Halim Perdanakusuma, sepulangnya Prabowo dari Aceh. Ketua Umum Projo, Budi Arie, membenarkan kabar tersebut dengan singkat, “Pokoknya benar.”
Kamis, 12 November 2026: Resmi Mundur, Kursi Wapres Kosong
Pagi hari, Gibran menerima para relawannya di Istana Wakil Presiden. Ia kemudian bertemu dengan Presiden Prabowo untuk menyampaikan surat pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden. Empat mobil terlihat keluar dari pintu utama Istana Merdeka, dan setelah itu Gibran langsung menuju MPR.
Siang harinya, Gibran tiba di kompleks parlemen, Senayan, sekitar pukul 11.15 WIB untuk menemui pimpinan MPR. Pertemuan yang berlangsung sekitar 20 menit itu diisi dengan ramah tamah dan ditutup dengan penyerahan dokumen pengunduran diri. Setelah menyerahkan surat, Gibran keluar gedung bersama pimpinan MPR, lalu berpelukan.
Ketua MPR Ahmad Muzani kemudian membacakan surat pengunduran diri tersebut di hadapan wartawan. Dalam suratnya, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri. Keputusan tersebut disebut diambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara. Menurut Muzani, surat itu tidak mencantumkan alasan spesifik pengunduran diri.
“Sejak Pak Gibran menyatakan mundur, kosong,” kata Muzani terkait posisi Wakil Presiden yang kini kosong. Ia menyebutkan bahwa MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif pengganti Gibran. Presiden diberi batas waktu 14 hari untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden sejak MPR mengirimkan surat permintaan.
Rapat paripurna DPR untuk usulan HMP akhirnya batal digelar setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya ke MPR. Anggota DPR Khozin menilai HMP sudah kehilangan relevansi. “Objeknya apalagi yang mau diselesaikan,” katanya.
Pada siang hari, Presiden Prabowo memberikan pernyataan dalam jumpa pers di Istana. Ia mengatakan bahwa Gibran masih sangat muda dan memiliki masa depan yang panjang. Prabowo menyebut keputusan hukum yang ada menunjukkan ketidaksesuaian dalam pemenuhan persyaratan konstitusional, sehingga Gibran mengundurkan diri demi kepentingan bangsa. Prabowo juga menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian Gibran.
Komentar